Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja berharap eksekutif lebih waspada dan sebisa mungkin menjaga jarak dengan parlemen menjelang tahun politik 2014.
Menurut Adnan, kebijakan eksekutif rawan diintervensi parlemen dengan disusupi kepentingan yang tidak bertanggung jawab dan justru merugikan rakyat. Apalagi, kata Adnan, tahun depan adalah tahun politik di saat sejumlah pihak membutuhkan anggaran besar untuk kampanye.
“Di saat-saat seperti itu sebenarnya kami berharap eksekutif lebih waspada, kalau perlu bisa menjaga jarak. Kalau tadi kita mendengar bagaimana Ibu Wali Kota Surabaya berani berhadapan dan berani menyatakan tidak pada anggota Dewan, kenapa itu juga tidak dilakukan di level nasional? Toh parlemen kan tidak bisa memberhentikan menteri kan. Kenapa tidak mengambil jarak, say no lah kira-kira kalau mau diintervensi,” kata Adnan di Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Selama ini, menurut Adnan, eksekutif rawan diintervensi parlemen. Dia mencontohkan, pengalokasian dana optimalisasi kepada kementerian-kementerian.
“Kalau melihat terakhir mengenai dana optimalisasi, itu kan banyak sekali. Dari kementerian sebenarnya mereka sendiri enggak butuh-butuh amat, tapi karena desakan Dewan sehinga anggaran itu muncul, ini kan terlihat sekali ke mana arahnya,” tutur Adnan.
Dia melanjutkan, keberadaan eksekutif yang mandiri dan bebas dari intervensi atau berani menolak intervensi dapat menjadikan rakyat lbih makmur. “Ketika anggaran disedot oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab maka yang dirugikan rakyat,” tambahnya.
Namun, diakui Adnan, yang terjadi saat ini malah eksekutif bekerja sama dengan parlemen dalam mengeruk keuangan negara. Persoalan itu, menurutnya, cenderung terjadi ketika seorang menteri mencalonkan diri sebagai anggota Dewan.
“Jadi di situlah munculnya konflik-konflik kepentingan, yang herannya kok bisa terjadi ya?” ucapnya.
Adnan juga menawarkan konsep e-politik sebagai solusi menyikapi kenakalan anggota Dewan. Menurutnya, dengan konsep e-politik ini, setiap janji anggota DPR yang disampaikan saat kampanye akan terekam jelas melalui pencatatan elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mempermasalahkan jika ada janji yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
“Kita tahu yang berkuasa di negeri ini kan anggota Dewan kan, jadi sulit ya. Jadi kan Anda dengar sendiri pernyataan yang dilontarkan, bagaimana sih menyikapi kenakalan anggota-anggota Dewan, itu memang never ending story (cerita yang tak ada akhirnya). Solusinya satu, kalau ada e-politik, bagus tuh. Jadi si Anu ngomongnya apa, semua terekam,” kata Adnan. (Icha Rastika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
