kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KPK didesak usut dugaan korupsi Setya Novanto


Kamis, 02 Oktober 2014 / 13:17 WIB
KPK didesak usut dugaan korupsi Setya Novanto
ILUSTRASI. Promo Superindo Weekday Periode 17-19 April 2023.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Anggota DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 dalam Rapat Paripurna, Kamis (2/10/2014) dini hari. Namun belum genap 24 jam terpilih, KPK sudah 'digedor' untuk segera mengusut seluruh kasus korupsi yang diduga berkaitan dengan Setya. Aksi dilakukan massa Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Indonesia.

Mereka menuntut KPK mengusut dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam sejumlah kasus korupsi besar, "Dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai pimpinan DPR, kami Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi menyatakan penolakan sehubungan dugaan keterkaitan Ketua DPR RI (Setya Novanto) dengan banyak kasus korupsi yang belum jelas statusnya," kata Koordinator Permak, Erik saat orasi di depan kantor KPK, Kamis siang.

Erik menyebut sejumlah kasus korupsi yang ditengarai melibatkan Setya Novanto antara lain kasus Cessie Bank Bali.

"Kasus yang merugikan uang negara Rp546 miliar itu telah menyeret Joko Tjandra dan Syahril Sabirin dkk, sedangkan Setya Novanto pada awal tahun 2000 ditetapkan tersangka tiba-tiba dihadiahi SP3 dr Kejaksaan tanpa dasar kuat. Padahal dapat ditemukan indikasi kuat keterlibatan langsung Setya Novanto," kata Erik.

Selanjutnya, kata dia, adalah kasus korupsi baju hansip. ”Proyek dengan anggaran Rp560 miliar itu dibagi menjadi 18 paket pengadaan. Dalam pelaksanaannya ada indikasi penggelembungan dana signifikan dan potensi kerugian negara Rp231 miliar," kata Erik.

Adapun kasus lain yang lebih terbaru yakni sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, kasus PON Riau, kasus E-KTP dan kasus proyek Gedung MK.
Bahkan dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau saat PON Riau berlangsung, terbukti menyuap Kahar Muzakir dan Setya Novanto.

Karena itu tegas Erik, pihaknya menolak penetapan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Sejalan dengan itu, Permak mendesak KPK melakukan investigasi mendalam terhadap setiap kasus yang telah disebutkan dan segera mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Kami mendesak KPK segera periksa, jerat, tangkap dan adili Setya Novanto yang terduga melakukan praktik-praktik mafia terhadap proyek-proyek pemerintahan," kata Erik.
Aksi unjuk rasa itu sendiri sempat menghambat arus kendaraan menuju Mampang Prapatan. Akan tetapi polisi tampak bersiaga mengamankan unjuk rasa tersebut. (Edwin Firdaus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×