Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, imbas kasus dugaan korupsi oplosan BBM Pertamax di lingkup PT Pertamina Patra Niaga.
Desakan itu disampaikan pengamat sektor minyak dan gas (migas) yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.
Menurut Yusri, ini adalah langkah pertama yang harus diambil Prabowo jika ingin benar-benar berkomitmen memerangi korupsi.
"Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan," ujar Yusri, Senin (3/3/2025), dilansir WartaKotaLive.com.
Baca Juga: Pertamina Bakal Libatkan Pihak Ketiga untuk Cek Kualitas BBM
Alasannya, kata Yusri, pejabat-pejabat Pertamina ditunjuk oleh Erick Thohir.
Mereka mengelola ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dikuasai oleh kartel minyak.
Tentu, ujar Yusri, hal ini sangat merugikan rakyat.
"Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir," jelas Yusri.
Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan.
Terutama sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu.
Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan akan mengambil langkah.
Ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.
Yusri juga meyakini, tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.
Baca Juga: Bos Pertamina Buka Nomor Pribadi untuk Laporan Masalah BBM dari Masyarakat
Tim penyidik pasti memahami, Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN.
"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.
Untuk itu, pihaknya berharap Prabowo menonaktifkan Erick Thohir demi membuka kasus oplosan Pertamax ini secara terang-terangan.
