Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Bagai makan buah simalakama. Begitulah gambaran yang tepat terhadap kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diusung pemerintah. Konsumsi BBM masyarakat yang seperti rem blong jadi pecutan balik bagi pemerintah.
Lihat saja, data terbaru realisasi penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina hingga 31 Maret 2014 sudah mencapai 11,2 juta kiloliter (KL) atau 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasi ini tumbuh sekitar 1,6%, di mana tahun lalu realisasi triwulan I mencapai 11,02 juta KL.
Realisasi hingga Maret 2014 ini naik 54,27% bila dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,26 juta KL. Kalau tidak dilakukan antisipasi bisa-bisa kuota subsidi BBM melonjak.
Bukan hanya volume BBM subsidi saja yang perlu harap-harap cemas. Anggaran subsidi yang membengkak akibat pelemahan rupiah serta harga minyak dunia yang melonjak membuat jebol anggaran.
Sebut saja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang anggaran subsidinya melonjak Rp 11 triliun menjadi Rp 210 triliun. Dalam pagu, anggaran subsidi ditargetkan Rp 199 triliun.
Alhasil pemerintah mencari jalan keluar untuk subsidi BBM. Solusi yang diusung adalah kebijakan subsidi tetap atau kembali menggunakan cara lama yaitu menaikkan harga BBM.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah hingga sekarang ini masih mengkaji langkah pengurangan subsidi BBM, baik itu subsidi tetap ataupun kenaikan harga BBM. Mengenai target kapan pemerintah berani mengeluarkan kebijakan baru mengenai subsidi, dirinya enggan menjawab.
"Saya tidak bicara mengenai timing. Yang kita bicarakan kajiannya sedang dilakukan," ujarnya, Senin (7/4). Karena itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini membantah kalau kebijakan subsidi tetap akan dimasukkan dalam pengajuan APBN-P 2014 Mei mendatang.
Segala sesuatu tentang subsidi tetap berikut dampaknya terhadap inflasi masih menjadi pembahasan. Meskipun sedang dalam kajian, Chatib mengaku tidak tertutup kemungkinan akan ada kebijakan baru tentang subsidi tahun ini.
Bank Indonesia (BI) mendukung pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, baik dengan jalan subsidi tetap ataupun menaikkan harga. Otoritas moneter ini memandang salah satu agenda reformasi struktural yang harus dilakukan adalah memperluas ruang fiskal. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi BBM.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M. Juhro menjelaskan dampak kebijakan subsidi akan berdampak pada inflasi. "Namun dampaknya temporer dan dapat diantisipasi," tandasnya.
Berdasarkan perhitungan BI, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung sebelumnya mengatakan kalau subsidi tetap diberlakukan Rp 2.000 per liter maka akan terjadi inflasi sebesar 2,5%.
Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat kebijakan mengenai subsidi BBM hendaknya dilakukan apabila pemerintah sudah siap dengan program-program penampung. Misalnya, menaikkan harga subsidi.
Purbaya bilang, ada sekitar Rp 206 triliun uang pemerintah yang ngendon di BI akibat penyerapan belanja yang tidak baik. Untuk apa pemerintah menaikkan harga kalau uang lebih ruang fiskalnya ada di BI. "BBM boleh dinaikkan kalau siap dengan programnya," tutur Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
