Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Mulai Juni nanti, pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah. Harapannya, volume subsidi BBM bisa ditekan, setidaknya tidak membengkak sampai 48 juta kilo liter.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan menjelaskan, tanpa kebijakan untuk membatasi konsumsi maupun menyesuaikan harga BBM, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 48 juta kilo liter. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi tahun ini akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
"Bisa menghemat konsumsi BBM 1 juta kilo liter saja sangat signifikan penghematannya. Kalau (volume konsumsi BBM) sampai 44 - 45 juta kilo liter itu sudah sangat lumayan," jelas Rofyanto Jumat (11/5).
Rofyanto menambahkan, setiap penghematan volume BBM bersubsidi 2,5 juta kilo liter, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp 6 triliun - Rp 8 triliun. Dengan kata lain, jika volume konsumsi BBM bersubsidi bisa direm dari perkiraan 48 juta kilo liter menjadi 45 juta kilo liter saja, pemerintah bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 8 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memaparkan jika harga BBM tidak naik dan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pembatasan maka anggaran subsidi energi bisa membengkak menjadi Rp 317,7 triliun, jauh dari anggaran APBNP 2012 yang dipatok sebesar Rp 202,4 triliun. Rinciannya, subsidi BBM, LPG dan BBN sebesar Rp 242,8 triliun dan subsidi listrik sebeasr Rp 75 triliun.
Nah, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi BBM bersubsidi, maka anggaran subsidi energi bisa ditekan menjadi Rp 309,2 triliun. Rinciannya, anggaran subsidi BBM, LPG dan BBN sebesar Rp 234,2 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 75 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan program kebijakan penghematan BBM akan diatur lewat Keputusan Menteri. "Akhir Mei akan diumumkan, dan akan berlaku mulai 1 Juni," ujar Jero awal pekan ini.
Jika berlaku per 1 Juni nanti, Jero bilang kebijakan penghematan BBM bagi kendaraan dinas akan berlaku untuk wilayah Jabodetabek, seluruh Jawa dan Bali. Setelah itu baru bertahap ke semua daerah. "Totalnya bisa menghemat BBM 6 juta kilo liter," katanya.
Di luar itu, Jero bilang kebijakan konversi BBM ke BBG juga akan dilanjutkan. Bahkan, Jero bilang pemerintah akan menggandeng produsen kendaraan untuk memproduksi kendaraan hybrid yang hemat bahan bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
