Reporter: Hans Henricus | Editor: Test Test
JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyusun indeks hak asasi manusia (human rights index). Komnas HAM menyampiakan rencana penyusunan itu kepada Wakil Presiden (Wapres) Boediono.
Menurut Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim Indek ini sangat penting dalam melihat tingkat keberhasilan pembangunan yang mengandung elemen Hak Asasi Manusia di dalamnya. "Indeks ini akan dilihat di setiap provinsi. Misalnya bagaimana provinsi Papua, bagaiman tingkat pemenuhan HAM nya, kalau kita punya alat ukur yang kita sebut sebagai indeks HAM kita akan mudah menyebut," kat Ifdhal usai bertemu Wapres di Istana Wapres, Jumat (7/5).
Namun, kata Ifdhal, Wapres Boediono menanyakan indeks HAM itu tidak tumpang tindih dengan indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) milik pemerintah. Ifdhal mengaku, kepada Wapres dia menjelaskan bahwa parameter indeks HAM berbeda dengan HDI. Kalau indeks HAM itu basisnya pada hak misalnya hak atas perumahan akan dilihat indikatornya seperti accesibility (memperoleh akses), availability (ketersediaan), quality (kualitas).
Selain tempat tinggal, parameter indeks HAM antara lain hak atas pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan parameter Indeks Pembangunan manusia antara lain dari tingkat baca tulis, harapan hidup, Pendapat Nasional, tingkat kematian bayi, dan kesehatan ibu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
