/2022/08/29/8173805.jpg "Komnas Haji Minta Kemenhaj Segera Putuskan Nasib Keberangkatan Haji 2026")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Komisi Nasional (Komnas) Haji meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera memberikan kepastian keberangkatan jemaah haji di tengah berkecamuknya perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menyampaikan, keamanan ruang udara menjadi faktor krusial mengingat misi haji Indonesia merupakan rombongan terbesar dengan kuota 221.000 jemaah.
Adapun gelombang pertama jemaah haji yang bakal berangkat dijadwalkan pada 22 April 2026 mendatang alias kurang dari satu bulan.
"Menghadapi situasi tersebut Kemenhaj telah merancang tiga skenario. Pertama, Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ketat (Jalur Aman). Kedua, Berangkat Terbatas (Sebagian). Ketiga, Tidak Berangkat (Pembatalan Total)," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga: Respons Gejolak Energi, Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru
Mustolih mengungkapkan, di opsi pertama, pemerintah dimungkinkan mengalihkan rute penerbangan menuju Afrika Timur guna menghindari zona konflik. Namun, langkah ini berkonsekuensi pada penambahan waktu terbang 3-5 jam, technical landing, serta peningkatan biaya operasional.
Adapun pada opsi ketiga, jika situasi memburuk drastis, pemerintah berpotensi membatalkan keberangkatan demi keselamatan nyawa jemaah dengan mitigasi keuangan berupa refund atau simpan dana.
Dia menekankan, pemerintah Arab Saudi sendiri sejauh ini masih sangat percaya diri untuk menyelenggarakan haji, tercermin dari kelancaran ibadah umrah saat Ramadan hingga Syawal ini.
Meski demikian, lanjut dia, sebagai kementerian yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo, Kemenhaj perlu mengambil keputusan ekstra hati-hati dengan melibatkan berbagai lembaga seperti Kemenhub, Kemenlu, hingga Badan Intelijen.
"Yang harus menjadi pijakan utama dan paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat konfiden dan menyatakan sudah sangat siap menyelenggarakan ibadah haji," jelasnya.
Mengingat Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia, Komnas Haji mendesak Kemenhaj untuk meminta jaminan keamanan penuh kepada otoritas Saudi.
"Maka Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain, jika otoritas Saudi menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh," tegasnya.
Berdasarkan catatan sejarah, kata Mustolih, misi haji Nusantara tetap berjalan meski di tengah kemelut global, mulai dari era Revolusi, Perang Dunia I dan II, hingga Perang Teluk 1990. Walaupun lanskap perang modern saat ini lebih destruktif karena teknologi jarak jauh, preseden tersebut dinilai perlu menjadi bahan kalkulasi dalam pengambilan kebijakan.
Mustolih menyimpulkan, meski setiap skenario memiliki risiko yang tidak ringan, keputusan harus segera diambil untuk memberikan kepastian bagi ratusan ribu calon jemaah.
"Perlu keberanian Kemenhaj dalam mengambil kebijakan atas penyelenggaraan ibadah haji dalam situasi perang seperti saat ini. Yang perlu menjadi perhatian juga, jemaah tidak dibebani biaya tambahan," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Dinilai Aman dari Krisis Energi Global, Edukasi dan Cadangan Jadi Kunci
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
