Reporter: Eka Saputra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Lemahnya pertumbuhan infrastruktur nasional menandakan bahwa pembangunan infrastruktur masih memerlukan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharram dalam rilisnya, hari ini (25/11).
Menurutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tak kunjung menunjukkan perkembangan yang progresif. “Investasi di sektor infrastruktur masih rendah sehingga membuat infrastruktur lamban tumbuh. Pembangunan infrastruktur nasional masih sangat bergantung pada swasta akibat rendahnya kemampuan pendanaan pemerintah. Padahal kita punya 140 BUMN," ujarnya.
Menurut Ecky, masalahnya ada pada prioritas dan kemampuan BUMN mengembangkan diri. Dalam rangka suksesi atau percepatan pertumbuhan infrastruktur maka BUMN harus bisa puasa laba. Maksudnya, proyek bisa berjalan sejauh dana operasional bisa tertutupi. Jadi tidak rugi, meski juga tidak untung. Yang penting pembangunan infrastruktur terlaksana.
“Memang tidak untung namun target pencapaian pembangunan infrastruktur bisa terpenuhi," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dalam pandangan Ecky, Percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan BUMN. Misalnya PT. Krakatau Steel sebagai penyedia bahan baku, selain itu juga ada bank-bank BUMN yang bisa menjadi sumber dana. Hal ini, seperti disampaikan Ecky, sudah pernah diterapkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat masih menjadi Direktur PT PLN dengan melakukan puasa mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
“Sekarang Saatnya BUMN bekerja untuk rakyat dan masyarakat, karena keuntungannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama ini keberadaan BUMN belum begitu dirasakan oleh masyarakat, selama ini keberadaan BUMN hanya baru bisa dirasakan oleh kaum elite tertentu," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
