Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu, pihaknya mencatat ada total 122 konflik antara manusia dan harimau (KMH) yang terjadi di wilayah Sumatra. Tak hanya itu, beberapa konflik satwa liar di Indonesia juga kerap kali terjadi.
"Terkait dengan konflik satwa liar, di Jambi juga terjadi konflik gajah, kemudian di Kalimantan Tengah dengan orang utan, frekuensi konflik satwa liar ini cukup lumayan," ujar Siti di Gedung DPR RI, Rabu (19/2).
Siti menambahkan, tingginya intensitas konflik antara manusia dan satwa liar, membuat pemerintah berupaya untuk terus melakukan penanganan dan juga penanggulangan untuk meminimalkan kejadian ini.
Baca Juga: KLHK: Kasus karhutla 2019, 92 lokasi disegel, dan 7 jadi tersangka korporasi
Beberapa upaya penanganan konflik yang telah disiapkan oleh KLHK diantaranya adalah menyiapkan unit patroli satwa liar sebanyak 74 unit, bersama masyarakat
dengan tujuan melakukan perlindungan satwa liar di habitatnya. Tak hanya masyarakat, unit patroli tersebut juga terdiri atas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan juga Taman Nasional.
Kedua, UPT BKSDA mengoperasikan Wildlife Rescue Unit (WRU) sebanyak 26 unit bersama dengan mitra kerja dan masyarakat. Tujuannya, yaitu melakukan penyelamatan (rescue), rehabilitasi, serta lepas liar (release).
Ketiga, UPT telah membentuk 74 call center untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dengan konflik satwa liar. Keempat, pemerintah telah membentuk Flying Squad (FS), Conflict Rescue Unit (CRU), Elephant Rescue Unit (ERU), dan Elephant Protection Unit (EPU) di 6 provinsi.
Pembentukan tim ini dilakukan dengan kerja sama antara Vesswic (Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation), Konservasi Harimau Sumatra (KHS), dan Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI).
Baca Juga: Karhutla banyak terjadi di pinggiran lahan konsesi, KLHK minta BRG kerja keras
Kelima, pemerintah telah menyiapkan 13 unit patroli serta unit penyelamatan gajah yang aktif dan tersebar di beberapa provinsi. Secara detail, di Aceh terdapat 4 unit, Sumatra Utara 1 unit, Riau 3 unit, Bengkulu 1 unit, dan Lampung sebanyak 4 unit.
Keenam, pemerintah memutuskan bahwa pengamanan satwa badak dilakukan oleh tim Rhino Protecting Unit (RPU), Rhino Monitoring Unit (RMU), dan Rhino Health Unit. Rata-rata setiap unit melibatkan 3-5 personel yang melibatkan unsur masyarakat.
"Terakhir, pemerintah telah membentuk unit penanganan konflik satwa berdasarkan wilayah kerja, yaitu Sumatra Utara sebanyak 6 unit, Jambi 1 unit, Sumatra Barat 1 unit, Sumatra Selatan 1 unit, Lampung 1 unit, dan NTT 1 unit," kata Siti.
Tak hanya menyiapkan upaya penanganan. Untuk meminimalkan potensi korban dan kematian satwa liar, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai upaya untuk menanggulangi konflik satwa liar.
Baca Juga: Pemerintah diminta berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan
Pertama, melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat sekitar terkait dengan habitat satwa liar. Kedua, adanya pembangunan atau penetapan koridor satwa liar untuk menyambung kantong habitat di luar kawasan konservasi.
Ketiga, melakukan kerja sama multi pihak atau lintas sektor, bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), POLRI, TNI, BPBD, private sector, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat setempat.
Pemerintah berharap, dengan adanya berbagai upaya ini nantinya konflik satwa liar yang terjadi di Indonesia dapat berkurang secara perlahan-lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
