Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyadari bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang berada di kelas menengah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Padahal, masyarakat kelas menengah juga terkena dampak dan mengeluhkan kenaikan harga BBM. Harga premium naik dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter.
"Saya minta masyarakat menengah jangan mengeluh, jangan cengeng," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Aunur Rofiq dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/10/2014).
"Kelas menengah harusnya menjadikan kenaikan BBM ini sebagai unsur pembelajaran supaya mereka tidak boros," tambah Aunur.
Turut hadir dalam jumpa pers itu Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar, Politisi Partai Nasdem Willy Aditya, dan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rully Sukarta.
Aunur menjelaskan, pemerintah tidak bisa memberikan kompensasi sekaligus kepada masyarakat miskin dan masyarakat menengah. Karena itu, kata dia, saat ini pemerintah fokus terlebih dahulu kepada 15,5 juta rumah tangga yang dikategorikan miskin.
Mereka akan menerima Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Kita berharap kelas menengah mau berkorban kepada saudara-saudaranya yang berpenghasilan jauh lebih rendah," ujar Ainur.
"Nanti kalau yang masyarakat miskin ini sudah selesai semua, maka akan dtingkatkan juga taraf kehidupan masyarakat menengah agar menjadi menengah keatas," tambahnya.(Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
