CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.691   77,00   0,49%
  • IDX 7.312   67,81   0,94%
  • KOMPAS100 1.125   7,85   0,70%
  • LQ45 889   1,80   0,20%
  • ISSI 222   2,47   1,12%
  • IDX30 457   0,46   0,10%
  • IDXHIDIV20 553   -0,94   -0,17%
  • IDX80 129   0,53   0,41%
  • IDXV30 138   -0,62   -0,45%
  • IDXQ30 153   -0,01   -0,01%

Kader PDIP yang tolak kenaikan BBM terancam sanksi


Rabu, 19 November 2014 / 23:05 WIB
Kader PDIP yang tolak kenaikan BBM terancam sanksi
ILUSTRASI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. PDI Perjuangan menyatakan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM bersubsidi. Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan hal itu sesuai keputusan Rakernas dimana PDIP menjadi partai pendukung pemerintah.

Bambang mengatakan bila ada kader yang menolak kenaikan harga BBM akan terancam sanksi. "Partai akan menertibkan," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Bentuk penertiban ada dua cara. Langkah pertama secara kekeluargaan. "Mungkin dia miss persepsi. Ada informasi yang mungkin dia keliaru, dijelaskan diomongkan secara kekeluargaan," ujarnya.

Langkah kedua melalui mekanisme organisasi partai yakni surat peringatan sanksi. Bila tidak diindahkan maka pelepasan jabatan di partai.

"Kemudian sampai yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota," imbuhnya.

Untuk cara kekelurgaan, Bambang menjelaskan kader yang tidak melaksanakan pertintah partai akan diajak berkomunikasi oleh ketua umum, sekjen atau politisi senior PDIP.

"Biasanya yang ajak omong. Pertama yang senior Pak Sidharto ajak omong, kalau tidak bisa Sekjen, kalau tidak bisa baru ketua umum partai," ungkapnya. (Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×