Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mulai menghitung, kebutuhan anggaran untuk program perlindungan sosial yang akan diajukan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Sebab, meskipun dalam APBN 2015 sudah tersedia anggaran sebesar Rp 5 triliun, untuk program ini, jumlah itu dinilai belum cukup.
Menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, total dana tambahan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 8,14 triliun. "Anggaran ini rencananya akan diajukan dalam RAPBN-P 2015 nanti," ujar Andrinof, Rabu (19/11) di Istana Negara, Jakarta.
Dana itu nantinya akan dipakai untuk program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan, pengembangan ekonomi produktif dan pendukungnya, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. Dengan rinciannya, antara lain untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 1,74 triliun.
Anggaran itu akan digunakan sebagai perluasan sasaran pemberian bantuan program keluarga harapan. Tadinya program ini hanya meng-cover 3 juta rumah tangga, akan diperluas menjadi 4 juta rumah tangga. Dengan masing-masing rumah tangga memperoleh bantuan Rp 150.000 per bulan.
Dalam APBN 2015 lalu, anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp 52,32 triliun. Diantaranya, untuk pemberian bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) sebesar Rp 20,5 triliun, Kartu Indonesia Sehat Rp 19,93 triliun, Program Keluarga Harapan Rp 5,2 triliun, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp 6,62 triliun.
Sementara itu untuk program infrastruktur pedesaan pemerintah akan mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan jalan desa di 8.825 desa, dengan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 400 juta. Andrinof juga yakin, dengan program ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 325 ribu.
Sementara program ekonomi produktif dan pendukungnya, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Dengan rincian Rp 700 miliar untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok usaha mikro, sebesar Rp 600 miliar untuk peningkatan produktivitas kelompok petani dan nelayan. Terakhir, untuk revitalisasi lahan non-produktif sebesar Rp 300 miliar.
Untuk peningkatan kapasitas masyarakat, anggaran yang diajukan sebesar Rp 800 miliar. Jenis kegiatan yang akan di cover dengan anggaran ini mencakup pemberian keterampilan dan keahlian berbasis kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat.
Andrinof menegaskan, rincian-rincian ini masih perlu penyempurnaan. Rencananya pemerintah akan mengajukan RAPBN-P ke dewan perwakilan rakyat paling cepat bulan Januari 2015 nanti.
Ekonom Bank Tabungan Negara A. Prasetiantoko menilai keberadaan program-program ini di atas kertas bisa mengurangi gejolak sosial karena kenaikan BBm bersubsidi. "Jika pemerintah menargetkan dampak inflasi akan selesai dalam tiga bulan, itu memang realistis," ujar Prasetiantoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
