Kian susah kelola zakat

Reporter: Agus Triyono, Risky Widia Puspitasari | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) makin sulit. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, mewajibkan LAZ memiliki izin pendirian secara berjenjang.

Itu artinya untuk bisa membuka perwakilan di daerah, LAZ nasional yang sudah mendapat izin menteri agama juga wajib mengantongi izin baru dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama, dan Kepala Kantor Dinas Kementerian Agama di provinsi. (Lihat Tabel)

Ketua Dewan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayan Sumantri mengaku, aturan perizinan pembentukan LAZ di daerah menyulitkan. "Bertele-tele dan menyulitkan, seharusnya ketika sudah ada izin menteri, cukup untuk membuat perwakilan di daerah," katanya, Selasa (11/3).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini. Menurut dia PP pengelolaan zakat membuat ruang gerak LAZ semakin dibatasi. "Contohnya peraturan yang menyebutkan kalau di satu provinsi hanya ada satu perwakilan," ujarnya.

Soal perizinan paling memberatkan. Dengan aturan baru, maka LAZ tidak akan mudah membentuk perwakilan di daerah. Sedangkan pembentukan perwakilan di kabupaten sangat penting untuk menyalurkan dan menghimpun zakat. Dengan begitu gerak LAZ tidak berjalan maksimal.

Potensi Rp 217 triliun

Saat ini Dompet Dhuafa memiliki 12 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan tiga cabang di Australia, Hong Kong dan Jepang. Rencananya tahun ini akan membuka sekitar tiga cabang lagi.

Pada 2013, lembaga ini berhasil menghimpun dana Rp 212,19 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 191 miliar. "Harusnya audit diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)," katanya.

Fuad Nazar, Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat Kementerian Agama bilang, pengetatan perizinan agar pengelolaan zakat yang yang potensinya mencapai Rp 217 triliun per tahun bisa transparan. "Selama ini pengelolaan tidak rapi," katanya.

1.	Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2.	LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, dan mendapat rekomendasi BAZNAS. Memiliki pengawas syariat, nirlaba, dan memiliki program mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat juga bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
3.	Izin pembentukan LAZ berskala provinsi diberikan Direktur Jenderal Kementerian Agama, dan yang berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
4.	Proses penyelesaian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal permohonan tertulis diterima.
5.	LAZ berskala nasional dapat membuka satu perwakilan di tiap provinsi, dengan tetap harus mendapat izin kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dengan izin pembentukan LAZ dari Menteri, rekomendasi BAZNAS provinsi, data muzaki dan mustahik, dan program pendayagunaan zakat.
6.	LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di tiap kabupaten/kota dengan izin kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
7.	Jika suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat, dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan (KUA).
8.	Anggota, pimpinan BAZNAS provinsi, dan kabupaten/kota tidak diberikan uang pensiun dan pesangon setelah berhenti.
9.	Besaran Hak Amil untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
10.	LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
	Sumber: Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat