kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Ketidakpastian Global Jadi Salah Satu Tantangan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


Jumat, 16 Februari 2024 / 05:25 WIB
Ketidakpastian Global Jadi Salah Satu Tantangan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
ILUSTRASI. Bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/2/2024). Ketidakpastian Global Jadi Salah Satu Tantangan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi di 2025 masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya rambatan dari perekonomian global.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meramal, tekanan deflasi ekonomi China, dan juga dinamika pemilu Amerika Serikat (AS) yang  berlangsung pada November 2024 akan banyak mempengaruhi Indonesia dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan.

“2025 saya melihat global belum tentu berpihak pada ekonomi dalam negeri Indonesia, sehingga kita lihat dari situasi tekanan domestik ekonomi di China, ada pemilu di AS, efeknya akan berlangsung sampai 2025,” tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (15/2).

Baca Juga: BI: Momen Pemilu Jadi Salah Satu Pemicu Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024

Di samping itu, konflik di Timur Tengah yang masih terjadi hingga saat ini akan mempengaruhi stabilitas harga komoditas terutama pada perdagangan global.

Maka dari itu di 2025, Bhima menghimbau agar Pemerintah bisa menjaga konsumsi domestik. Artinya kebijakan fiskal harus didesain dengan akomodatif utamanya untuk kelas menengah, dan investasi domestik atau pmdn harus ditingkatkan, serta belanja pemerintah harus  berkualitas.

Kebijakan fiskal yang bisa diberikan untuk kelas menengah adalah paling mendesak dengan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang rencananya naik pada 2025.

Baca Juga: BI Sebut Pemilu Jadi Salah Satu Pemicu Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun Depan

Kemudian pajak hiburan ditunda penerapannya, dan pemerintah perlu memperluas basis pajak.

“Jadi bukan intensifikasi pajak yang dilakukan tetapi terus memperluas objek pajak baru. Sehingga tidak mengganggu penerimaan dari wajib pajak existing. Jadi uangnya buat wajib pajak bisa dibelanjakan lagi,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×