Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian jadi tidaknya Indonesia untuk ikut serta dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Tim tersebut akan bekerja paling cepat selama satu tahun untuk dapat membuat kesimpulan positif atau tidaknya keterlibatan Indonesia dalam kerja sama perdagangan ini.
Bachrul Chairi, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan, sampai saat ini Indonesia belum memutuskan untuk ikut dalam TPP karena masih mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian domestik.
"Kami akan bikin tim nasional kajian dan persiapan sampai keputusan kita ikut atau tidak," kata dia usai mengikuti rapat koordinasi, Rabu (13/1).
Ia menjelaskan, pola free trade agreement (FTA) dalam TPP tidak hanya mencakup soal akses pasar, perdagangan barang dan jasa, maupun investasi.
Namun, juga meliputi berbagai hal seperti kebijakan, e-commerce, kewajiban pemerintah membeli produk untuk membuka pasar bagi investor asing, serta peraturan mengenai perlakukan pemerintah terhadap BUMN.
Sebab itu, meskipun ada berhasrat terlibat sebagaimana Vietnam yang lebih ikut, pemerintah akan mengkaji lebih komprehensif.
"Kita berhasrat untuk ikut, tapi kan akan ada dampak lain karena tidak hanya terkait akses pasar saja," jelas dia.
Menurut Bachrul, pihaknya memproyeksikan hasil kajian akan selesai dalam jangka waktu pada tahun depan.
Dia bilang, pemerintah juga menunggu kesiapan TPP untuk melakukan proses ratifikasi setelah pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, pembentukan tim khusus ini merupakan kesepakatan dari hasil rapat koordinasi.
Rencanaya akan melibatkan lintas kementerian tidak hanya dari Kementerian Perdagangan.
"Kami nanti membahas lebih dalam mengenai TPP, mengenai strategi apa yang bisa diusulkan ke Presiden," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
