Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain menimbulkan spekulasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberi sedikit bocoran tentang lokasi calon ibu kota negara itu.
Menurut dia, posisi yang ideal adalah berada di tengah wilayah Indonesia, bukan di bagian timur dan bukan juga di bagian barat.
Hal itu untuk memudahkan keterjangkauannya dari berbagai wilayah Tanah Air. “Yang paling penting kalau di Sumatera terlalu jauh dari timur, kalau di Papua lebih jauh dari barat. Oleh sebab itu, cari lokasi yang di tengah-tengah,” ucap Sofyan di Jakarta, Jumat (3/5).
Di daerah yang akan menjadi ibu kota baru itu saat ini masih terdapat banyak lahan kosong yang antara lain berupa hutan.
Status lahan juga merupakan milik negara sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pembebasan tanahnya. “Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah BPN ya, masih tanah kehutanan. Sebagian, cukup besar masih tanah kawasan hutan. Nanti tinggal dilepaskan,” kata Sofyan.
Saat ditanya mengenai lokasi ibu kota yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan, dia menyebutkan bahwa itu merupakan salah satu pilihan. Namun, untuk persisnya, Sofyan tidak bersedia mengatakan saat ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah pusat.
“Salah satu alternatif di Kalimantan. Kami tidak mengatakan di Kalimantan Tengah atau di mana, harus dilihat dulu berbagai aspek,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sofyan menuturkan, pemerintah akan menggunakan tanah negara di daerah yang akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Dengan begitu, tidak perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pembebasan tanah jika statusnya merupakan milik negara.
"Persyaratannya itu tanah negara biar tidak besar cost-nya. Kalau bisa bebas bencana dan banyak kriteria lain," ucapnya.
Luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru di daerah itu lebih kurang 300.000 hektare. Tanah seluas itu dinilai ideal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan fasilitas suatu ibu kota.
Akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung, misalnya transportasi dan perumahan, sehingga wilayah tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan kota dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan. (Erwin Hutapea)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bocoran Ibu Kota Baru, Kota di Kalimantan Salah Satu Pilihan
Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain menimbulkan spekulasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberi sedikit bocoran tentang lokasi calon ibu kota negara itu.
Menurut dia, posisi yang ideal adalah berada di tengah wilayah Indonesia, bukan di bagian timur dan bukan juga di bagian barat.
Hal itu untuk memudahkan keterjangkauannya dari berbagai wilayah Tanah Air. “Yang paling penting kalau di Sumatera terlalu jauh dari timur, kalau di Papua lebih jauh dari barat. Oleh sebab itu, cari lokasi yang di tengah-tengah,” ucap Sofyan di Jakarta, Jumat (3/5).
Di daerah yang akan menjadi ibu kota baru itu saat ini masih terdapat banyak lahan kosong yang antara lain berupa hutan.
Status lahan juga merupakan milik negara sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pembebasan tanahnya. “Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah BPN ya, masih tanah kehutanan. Sebagian, cukup besar masih tanah kawasan hutan. Nanti tinggal dilepaskan,” kata Sofyan.
Saat ditanya mengenai lokasi ibu kota yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan, dia menyebutkan bahwa itu merupakan salah satu pilihan. Namun, untuk persisnya, Sofyan tidak bersedia mengatakan saat ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah pusat.
“Salah satu alternatif di Kalimantan. Kami tidak mengatakan di Kalimantan Tengah atau di mana, harus dilihat dulu berbagai aspek,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sofyan menuturkan, pemerintah akan menggunakan tanah negara di daerah yang akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Dengan begitu, tidak perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pembebasan tanah jika statusnya merupakan milik negara.
"Persyaratannya itu tanah negara biar tidak besar cost-nya. Kalau bisa bebas bencana dan banyak kriteria lain," ucapnya.
Luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru di daerah itu lebih kurang 300.000 hektare. Tanah seluas itu dinilai ideal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan fasilitas suatu ibu kota.
Akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung, misalnya transportasi dan perumahan, sehingga wilayah tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan kota dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan. (Erwin Hutapea)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bocoran Ibu Kota Baru, Kota di Kalimantan Salah Satu Pilihan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
