Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
Suharso mencontohkan, dari sektor perumahan saja, jika dibuka kesempatan kepada swasta maka akan mendorong industri sekitarnya berkembang. Misalnya dari sektor properti diketahui ada banyak komponen industri yang terpaut, mulai dari semen, paku, interior, kayu dan lainnya.
"Kita telah mencoba menghitung ini bagaimana agar tidak mengganggu APBN pada saat yang sama tapi kita ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan itu kepada swasta, dengan demikian ekonomi [bergerak] dengan kesempatan kerja terbuka terbentuk ini yang kita harapkan," jelasnya.
Hanya saja pembangunan IKN tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Dengan pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% basis poin rata-rata per tahun.
Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan ibu kota ditunda
Intinya Suharso menambahkan, dengan peluang pembangunan perumahan dan perkantoran IKN dibuka kepada swasta maka Pemerintah dihitung tak mengeluarkan biaya dari APBN yang sangat besar.
"Pemerintah tidak perlu membangun rumah dan perkantoran itu langsung keluar dari APBN dengan jumlah yang besar sekali. Tapi karena tanah itu sudah tanah negara tinggal pembangunannya kita berikan kepada pihak swasta, sehingga ekonomi itu bergerak berjalan dengan demikian swasta punya pilihan untuk pekerjaan di sana," ungkap Suharso.
Kemudian untuk pembiayaan sendiri dengan kondisi dana pihak ketiga di Bank Indonesia yang tinggi saat ini. Maka Suharso menyebut, pembiayaan dapat diperoleh dari sana.
