Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
"Dana pihak ketiga di Bank Indonesia itu kan luar biasa tingginya tidak punya tempat untuk me-landing-kan dananya. Jadi kalau itu dilandingkan dan digunakan oleh swasta untuk membangun ibukota negara dalam hal ini hanya perumahan dan perkantoran saja, maka pemerintah cukup menyewa," imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan, saat ini sudah banyak investor dalam negeri yang sudah tertarik. Namun kembali pembangunan dapat dilakukan jika pandemi sudah dapat dikendalikan.
"Apakah mungkin dengan SWF mungkin saja, kita bisa lihat mekanisme seperti apa kegiatan seperti apa tepatnya akan dilihat lebih lanjut. Mengenai besaran biaya yang dikatakan Pak Menteri itu hanya terkait perumahan dan kantor, kalau semuanya di 2024 RPJMN sekitar Rp 500 triliun investasi yang bisa ditawarkan ke swasta atau yang jadi kewajiban pemerintah," kata Rudy.
Namun tidak semua ASN akan langsung pindah ke IKN. Rudy menyebut semua akan dilakukan bertahap. Berdasarkan pada arahan Presiden, Rudy menyebut bahwa yang akan pertama pindah ke IKN ialah ASN yang akan langsung bekerja.
"Tidak semuanya langsung semua ASN pindah ke sana. Bisa bertahap intinya nanti 2024 yang dibutuhkan pak Presiden yang langsung bekerja sekitar 25%. Kalau ini dikerjakan swasta dengan pola build lease and transfer maka itu akan dibangun swasta kita tinggal mencicil," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
