Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi tentu memerlukan adanya investasi. Sebagaimana catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) investasi pada tahun lalu terkontraksi -4,95%.
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, dari data tersebut realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 4.897,7 triliun.
Adapun kebutuhan investasi di tahun 2021 Rp 5.817,3 triliun sampai Rp 5.912,1 triliun. Dimana Suharso menerangkan dari kebutuhan tersebut, porsi investasi dari pemerintah ialah 5-7%, investasi BUMN 4,9-8,1% dan terbesar ialah investasi dari swasta 84-90%.
"Ini sesuatu yang seksi tapi sensitif mengenai Ibu Kota Negara (IKN), ibu kota negara ini bisa dijadikan sebuah pilihan dalam rangka mendorong investasi, mengapa tidak? Tapi tentu dengan syarat pertama pandemi sudah bisa kita kendalikan. Bagaimana cara kita menghitung bahwa pandemi sudah bisa kita kendalikan artinya kita bisa sampai dengan angka 0,9 angka reproduksi efektif (Rt)," jelas Suharso dalam Konferensi Pers Daring Bappenas pada Selasa (9/2).
Baca Juga: Pemerintah targetkan badan Bank Tanah terbentuk tahun ini
Angka reproduksi efektif (Rt) bisa mencapai 0,9 dapat tercapai dengan penerapan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan vaksinasi. Diproyeksikan jika vaksinasi berjalan lancar dan penerapan prokes 5M dilakukan dengan baik maka ada September 2021 pandemi dapat dikendalikan dengan tingkat reproduksi efektif 0,9.
Pembangunan proyek strategi nasional IKN dinilai akan berdampak positif pada sektor lainnya. Dari sana diperkirakan penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 hingga 1,3 juta orang.
Tak hanya provinsi Kalimantan Timur saja yang akan merasakan dampak positif, namun provinsi atau daerah disekitarnya juga akan ikut terdampak positif.
Suharso mencontohkan, dari sektor perumahan saja, jika dibuka kesempatan kepada swasta maka akan mendorong industri sekitarnya berkembang. Misalnya dari sektor properti diketahui ada banyak komponen industri yang terpaut, mulai dari semen, paku, interior, kayu dan lainnya.
"Kita telah mencoba menghitung ini bagaimana agar tidak mengganggu APBN pada saat yang sama tapi kita ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan itu kepada swasta, dengan demikian ekonomi [bergerak] dengan kesempatan kerja terbuka terbentuk ini yang kita harapkan," jelasnya.
Hanya saja pembangunan IKN tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Dengan pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% basis poin rata-rata per tahun.
Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan ibu kota ditunda
Intinya Suharso menambahkan, dengan peluang pembangunan perumahan dan perkantoran IKN dibuka kepada swasta maka Pemerintah dihitung tak mengeluarkan biaya dari APBN yang sangat besar.
"Pemerintah tidak perlu membangun rumah dan perkantoran itu langsung keluar dari APBN dengan jumlah yang besar sekali. Tapi karena tanah itu sudah tanah negara tinggal pembangunannya kita berikan kepada pihak swasta, sehingga ekonomi itu bergerak berjalan dengan demikian swasta punya pilihan untuk pekerjaan di sana," ungkap Suharso.
Kemudian untuk pembiayaan sendiri dengan kondisi dana pihak ketiga di Bank Indonesia yang tinggi saat ini. Maka Suharso menyebut, pembiayaan dapat diperoleh dari sana.
"Dana pihak ketiga di Bank Indonesia itu kan luar biasa tingginya tidak punya tempat untuk me-landing-kan dananya. Jadi kalau itu dilandingkan dan digunakan oleh swasta untuk membangun ibukota negara dalam hal ini hanya perumahan dan perkantoran saja, maka pemerintah cukup menyewa," imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan, saat ini sudah banyak investor dalam negeri yang sudah tertarik. Namun kembali pembangunan dapat dilakukan jika pandemi sudah dapat dikendalikan.
"Apakah mungkin dengan SWF mungkin saja, kita bisa lihat mekanisme seperti apa kegiatan seperti apa tepatnya akan dilihat lebih lanjut. Mengenai besaran biaya yang dikatakan Pak Menteri itu hanya terkait perumahan dan kantor, kalau semuanya di 2024 RPJMN sekitar Rp 500 triliun investasi yang bisa ditawarkan ke swasta atau yang jadi kewajiban pemerintah," kata Rudy.
Namun tidak semua ASN akan langsung pindah ke IKN. Rudy menyebut semua akan dilakukan bertahap. Berdasarkan pada arahan Presiden, Rudy menyebut bahwa yang akan pertama pindah ke IKN ialah ASN yang akan langsung bekerja.
"Tidak semuanya langsung semua ASN pindah ke sana. Bisa bertahap intinya nanti 2024 yang dibutuhkan pak Presiden yang langsung bekerja sekitar 25%. Kalau ini dikerjakan swasta dengan pola build lease and transfer maka itu akan dibangun swasta kita tinggal mencicil," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
