/2025/09/17/58553885.jpg "Kepala Bakom Qodari Sebut Demo 27 Agustus Lumrah dalam Negara Demokrasi")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut akan diikuti kelompok dari sejumlah daerah dengan agenda dan aspirasi masing-masing.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun masukan selama tetap berada dalam koridor aturan.
Baca Juga: Dikabarkan Jadi Kepala Bakom, Qodari: Tunggu Keputusan Presiden
“Pertama kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan dan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku,” kata Qodari saat ditemui di kantornya, Rabu (26/8/2026).
Qodari mengatakan demonstrasi bukan sesuatu yang perlu dipandang sebagai hal khusus. Menurutnya, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang sudah sering terjadi dalam kehidupan demokrasi.
“Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo, dan lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah, ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa telah menyiapkan aksi dengan membawa tuntutan masing-masing. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Baca Juga: Prabowo: Pengalaman Demokrasi India Menjadi Inspirasi Penting bagi Indonesia
Massa dari Pati, Jawa Tengah, juga meminta penuntasan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 42 miliar. AMPB turut menyoroti pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga akan bergabung dalam aksi di Senayan. Mereka membawa tiga tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dijadwalkan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan perkiraan massa sekitar 1.000 orang.
Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Bakom RI Rangkul New Media, Soroti Pentingnya Standar dan Kualitas
GERAM juga meminta pimpinan DPR RI menemui massa untuk berdialog. Sejumlah tuntutannya meliputi evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, pendidikan dan kesehatan gratis, serta perlindungan pekerja rumah tangga.
Di sisi lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk MBG.
RMP4 menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Meski mendukung MBG, kelompok tersebut meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program dan membenahi sejumlah dapur MBG yang dinilai masih perlu diperbaiki.
Di tengah rencana aksi dari sejumlah kelompok tersebut, Polda Metro Jaya memastikan kondisi keamanan DKI Jakarta tetap aman dan kondusif.
Baca Juga: Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Ingatkan Integritas Kepala Daerah
Kepolisian menyatakan aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tetap berjalan normal meski persiapan pengamanan aksi terus dilakukan.
Untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, rekayasa lalu lintas pada 27 Agustus akan diterapkan secara situasional. Polisi akan menyesuaikan pengaturan arus dengan jumlah massa serta dampak aksi terhadap kelancaran lalu lintas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, meminta masyarakat tetap tenang menghadapi rencana aksi tersebut.
“Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).
Budi mengatakan pengamanan akan memperhatikan kepentingan peserta aksi sekaligus masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas rutin.
Baca Juga: Gantikan Sahat, Abdul Kadir Resmi Dilantik Sebagai Kepala Badan Karantina
“Kami memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ada masyarakat menyampaikan aspirasi dan ada pula masyarakat yang melaksanakan kegiatan rutin,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
