Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Beban anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus membengkak. Komite Ekonomi Nasional (KEN) meminta pemerintah segera mengambil keputusan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya untuk kendaraan pribadi.
"Kita melihat sebanyak 70% subsidi dinikmati orang kaya karena tidak ada pengendalian. Jadi kita usulkan untuk yang sekarang itu benar-benar dilakukan, mobil pribadi tidak boleh," kata Sekretaris KEN, Aviliani, Selasa (22/1).
Padahal, subsidi yang tidak tepat sasaran itu dapat dialokasikan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Kedua, untuk menunjang program percepatan infrastruktur.
"Infrastruktur itu butuh dana sekitar Rp2.500 triliun untuk jawa dan luar Jawa. Sekarang kita belum bisa penuhi itu karena subsidi terlalu besar," katanya.
Perihal usulan menaikkan harga BBM bersubsidi, Aviliani mengungkapkan baru akan terealisasi setelah pemilu 2014. Artinya di bawah pemerintahan yang baru. "Kalau kita lihat paling mungkin pada 2015 setelah ada Presiden baru," katanya.
Meski demikian, pemerintahan sekarang sudah mulai melakukan persiapan untuk menjalankan pengendalian BBM atau kemungkinan kenaikan harga BBM.
"Kita usulkan waktu yang ada ini digunakan untuk melengkapi data yang memang berhak. Kita masalahnya data nama, alamat, itu belum punya," tegasnya.
Sebagai informasi, kuota BBM subsidi tahun 2013 ini sebesar 46 juta kl. Ada kecenderungan konsumsi BBM subsidi melonjak sampai 48 juta kl. Meski demikian, Agus menegaskan sampai detik ini belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
