kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,29   2,96   0.33%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kementerian PUPR tawarkan 5 proyek pengembangan jalan senilai Rp 57,18 triliun


Rabu, 11 Maret 2020 / 17:08 WIB
Kementerian PUPR tawarkan 5 proyek pengembangan jalan senilai Rp 57,18 triliun
ILUSTRASI. Pekerja mengerjakan pembangunan tiang penyanggah ruas tol Serpong Balaraja (Serbaraja) seksi satu Serpong - Legok di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2019). Tol sepanjang 40 KM tersebut nantinya diharapkan dapat mempercepat masyarakat Tang


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

Menurut Anita, pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan nasional memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Untuk itu, penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

“Melalui skema KPBU, diharapkan muncul daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” tutur Anita. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi berbagai terobosan bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU. “Hari ini Kementerian PUPR telah menjalankan apa yang menjadi arahan Presiden untuk percepatan proyek-proyek strategis infrastruktur. Saya kira melalui kegiatan ini Kementerian PUPR sudah terbuka, profesional, dan hasil kerjanya cepat,” kata Bahlil Lahadalia. 

Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, utamanya atas dampak penyebaran virus corona terhadap stabilitas ekonomi, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.   

Baca Juga: PUPR gelar uji kompetensi dan sertifikasi calon ahli muda fresh graduate

“Pesan saya, siapapun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya. Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi Pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut,” ujar Bahlil. 

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heriepoerwanto menambahkan skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) serta mengandung dukungan pendanaan dari Pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF). 

“Selama ini untuk tender-tender proyek KPBU Kementerian PUPR tidak pernah gagal, ini trend yang bagus artinya ada market confident,” tutur Eko Djoeli. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×