kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.324.000 1,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kementerian PUPR Targetkan Penambahan 309,78 Km Jalan Tol Beroperasi Hingga 2023


Selasa, 28 Maret 2023 / 17:28 WIB
Kementerian PUPR Targetkan Penambahan 309,78 Km Jalan Tol Beroperasi Hingga 2023
Pengendara melaju di lokasi proyek jalan tol Medan-Tebing Tinggi, di Deli Serdang, Sumatra Utara, Minggu (18/6). Kementerian PUPR Targetkan Penambahan 309,78 Km Jalan Tol Beroperasi Hingga 2023.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan pembangunan jalan tol. Hal ini dalam rangka peningkatan konektivitas antara wilayah.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyampaikan, hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km.

Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km. "Jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Danang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (28/3).

Danang menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 ini sepanjang 24,39 km. Yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).

Baca Juga: Kementerian PUPR akan Melelang Lima Ruas Tol Tahun Ini

Selanjutnya, direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km. Antara lain, Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km).

Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km).

Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Binjai-Langsa (26,2 km), dan Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km).

Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi. Jumlah itu terdiri dari Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Padang-Pekanbaru (24,7 km), Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km).

Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).

Baca Juga: Ini Beberapa Proyek Jalan Tol yang Digarap Nusantara Infrastructure (META)

Danang menambahkan, sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping.

Serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR.

Dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, Danang menyampaikan bahwa telah dilakukan juga pengembangan teknologi. Salah satunya penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS), sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol.

"MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023," ucap Danang.

Baca Juga: Sepanjang 120 Km Ruas Tol Diusulkan Beroperasi Fungsional Saat Lebaran 2023

Terakhir, Danang mengungkapkan, masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol. Diantaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.

Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol.

"Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” imbuh Danang.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta BPJT agar dalam pengusahaan jalan tol harus mengedankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. "Kami meminta BPJT agar meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM,” kata Lasarus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet Using Psychology-Based Sales Tactic to Increase Omzet

[X]
×