Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa saat ini total rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 178.000 unit per 22 September 2025.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (22/9).
“Jadi totalnya (kuota FLPP tahun ini) di 350.000 dan per hari ini kita mencapai 178.000 per hari ini yang sudah akad kredit,” jelas Sri.
Sri mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi yang ditargetkan hingga akhir tahun 2025 mencapai 350.000 unit.
Baca Juga: Kementerian PKP Targetkan KUR Perumahan Mulai Tersalur Bulan Ini
“Berdasarkan data juga kan memang yang paling banyak itu adalah dari para karyawan-karyawan pabrik dan lain-lain. Maka tim kami dengan tim BP Tapera juga keliling,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan alias FLPP mencapai 273.200 unit per tahun.
Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Kebut Penyaluran Rumah Rakyat Lewat KUR Perumahan
Sri mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ihwal penyaluran KUR telah mendapat persetujuan.
“Saya dengan terakhir katanya sudah tanda tangan (PMK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mungkin kita tinggal tunggu perundangannya. Nanti kalau sudah selesai, itu sudah bisa kita jalankan,” ujarnya saat dijumpai di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (22/9).
Sri mengungkapkan, pihaknya membidik penyaluran KUR perumahan tersebut bakal digelontorkan pada akhir September 2025. Hal ini nantinya akan di awali lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Bank penyalur KUR bukan hanya dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Yang menyalurkan KUR itu kan banyak ya, kalau saya lihat mungkin sekitar 31 bank dan total itu ada 46 bank yang juga (menggelontorkan) untuk program kayak koperasi dan lain-lain. Nah itu kan yang sudah dengan KUR eksisting," ungkapnya.
Di samping itu, Sri menuturkan bahwa anggaran KUR sebesar Rp 130 triliun bisa segera digelontorkan seoptimal mungkin, di mana saat ini dana tersebut telah berada di masing-masing bank penyalur.
“Kita pengennya seoptimal mungkin, kalau Pak menteri (Maruarar Sirait/Ara) minta semuanya (tersalurkan),” tandasnya.
Pemerintah menetapkan plafon KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun untuk tahun ini. Plafon ini merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total plafon tersebut, Rp 117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side) dengan batas maksimal pinjaman (plafon) sebesar Rp 20 miliar per kontraktor.
Sementara itu, Rp 13 triliun diperuntukkan bagi demand side, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.
Baca Juga: Dimulai Tahun Ini, BSI Siapkan Implementasi Pembiayaan KUR Perumahan
Selanjutnya: Ekonom Menilai Indikatof Fiskal APBN Agustus 2025 Cerminkan Ekonomi Domestik Tertekan
Menarik Dibaca: Token SUN Melejit 33%, Masuk Top Gainers saat Pasar Kripto Turun Tajam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
