kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Kementerian Investasi punya peran fiskal untuk kebutuhan investor yang spesifik


Rabu, 21 April 2021 / 09:28 WIB
Kementerian Investasi punya peran fiskal untuk kebutuhan investor yang spesifik
ILUSTRASI. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM)


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Ekonom UGM Sri Adiningsih sepakat jika fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi diperkuat. Tidak hanya terkait koordinasi antara pusat dengan daerah saja, melainkan juga antar kementerian. Adanya Kementerian Investasi diharapkan bisa mengatasi hambatan ini.

Agar iklim investasi semakin baik, sejatinya investor juga perlu diberikan kebijakan fiskal khusus untuk investasi. Namun menurut Sri, meskipun tidak memiliki kewenangan fiskal, Kementerian Investasi tetap bisa dapat berperan dalam ranah fiskal, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan investor yang spesifik. Kementerian Investasi bisa menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan investor dan regulasi yang ada di Indonesia

“Kementerian Investasi diharapkan bisa menyelesaikan hambatan-hambatan investasi. Apa yang dibutuhkan calon investor bisa difasilitasi Kementerian Investasi, mulai dari stimulus, kemudahan perizinan dan lainnya yang selama ini menjadi penghambat,” kata Sri Adiningsih.

Mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan investor dinilai Sri sangat perlu dilakukan oleh Kementerian Investasi. Hal ini guna memastikan agar dana yang telah ditanam dapat bertahan sampai implementasi bahkan hingga investor memenuhi target investasinya di tanah air.

Baca Juga: BKPM jadi Kementerian, implementasi UU Cipta Kerja tetap jadi kunci investasi

Soal stimulus, baik fiskal maupun non fiskal, sejatinya juga telah diatur dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, sektor usaha prioritas maupun pionir berhak atas berbagai insentif, termasuk investment allowance sampai bebas bea masuk untuk impor mesin dan peralatan untuk pembangunan pabrik di Indonesia.

Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi, pemerintah seyogyanya berjuang maksimal dalam memulihkan perekonomian nasional, termasuk melalui realisasi investasi yang dapat mendongkrak pertumbuhan.

Maka itu, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengakselerasi realisasi tersebut kepada seluruh investor, baik industri pionir dan lainnya, yang telah menunjukkan komitmennya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×