Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, bantuan sosial (bansos) bisa diposisikan sebagai sumber tambahan pendapatan bagi keluarga miskin dan keluarga yang tidak mampu untuk pengurangan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
Selain itu, bansos dapat didayagunakan untuk mendukung kegiatan yang produktif dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan sosial yang menjadi tambahan pendapatan bagi warga yang kurang mampu tersebut selayaknya disinergikan dengan skema pemberdayaan sosial dari berbagai pihak,” kata Harry saat diskusi virtual, Kamis (23/12).
Harry mengatakan, program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan misalnya terkait akses pendampingan dan peningkatan keterampilan. Kemudian, adanya akses permodalan untuk mendorong aspek peningkatan kemandirian keluarga miskin tersebut.
Baca Juga: LPS Serahkan Bantuan Perahu Untuk Nelayan di Sukabumi
“Saya kira dengan semua itu tidak harus menunggu bansos selesai, tetapi justru secara simultan dilakukan bersama-sama karena kita percaya dibalik kerentanan, kemiskinan, ketidakberdayaan pasti mereka masih punya potensi yang masih bisa didayagunakan,” jelas Harry.
Lebih lanjut Harry mengatakan, Kemensos terus melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar kualitas data bansos semakin baik.
Pemadanan tidak hanya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), tetapi juga berdasarkan nomor kartu keluarga sehingga sistem sudah lebih maju dari yang sebelumnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, permaslahan data mesti diatasi agar pihak-pihak yang berniat untuk membantu dalam pemberdayaan masyarakat dapat merealisasikan niatnya tersebut.
Baca Juga: Penanganan Cepat Kasus Pelecehan Seksual Mitra Gojek Diapresiasi
Piter menilai banyaknya program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, lembaga non pemerintah maupun individu mesti disinergikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
“Ini yang menjadi tantangan kita k edepan, ini bisa disinergikan. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujar Piter.
Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, berbagai program yang terintegrasi akan memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan. Sebab integrasi akan menentukan bantuan yang akan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Selain itu, adanya pendampingan dan pelatihan juga perlu dilakukan agar mengurangi tingkat kemiskinan.
“Berbagai program yang terintegrasi ini kalau dalam 36 bulan secara terus menerus, di berbagai negara menunjukkan efektivitasnya untuk keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujar Vivi.
Baca Juga: Pemerintah Harus Menyediakan Akses Internet yang Memadai Bagi Difabe
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, di tengah pandemi Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak pandemi merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial.
Risma menjelaskan, dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36% untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.
“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 triliun (94,67%) untuk belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” jelas Mensos Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
