Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, berbagai program yang terintegrasi akan memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan. Sebab integrasi akan menentukan bantuan yang akan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Selain itu, adanya pendampingan dan pelatihan juga perlu dilakukan agar mengurangi tingkat kemiskinan.
“Berbagai program yang terintegrasi ini kalau dalam 36 bulan secara terus menerus, di berbagai negara menunjukkan efektivitasnya untuk keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujar Vivi.
Baca Juga: Pemerintah Harus Menyediakan Akses Internet yang Memadai Bagi Difabe
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, di tengah pandemi Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak pandemi merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial.
Risma menjelaskan, dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36% untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.
“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 triliun (94,67%) untuk belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” jelas Mensos Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
