Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan per 29 Desember 2021, realisasi bantuan sosial (bansos) program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 97,98% atau Rp 99,3 triliun dari pagu sebesar Rp 101 triliun.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan angka realisasi tersebut terus bergerak dan perkembangan penyaluran dalam pantauan pihaknya.
"Realisasinya adalah Rp 99 triliun ini per 29 Desember 2021. Jadi ini akan bergerak terus, saat ini kami memantau di lapangan terus hingga kini tentunya akan berubah nanti pada akhir tahun," kata Risma dalam Konferensi Pers Taklimat Bidang PMK, Rabu (29/12).
Adapun rincian realisasi bansos ialah, program keluarga harapan (PKH) realisasi per 29 Desember mencapai 98,66% atau Rp 27,9 triliun dari anggaran Rp 28,3 triliun kepada 10 juta target keluarga penerimaan manfaat (KPM).
Baca Juga: Subholding Upstream Pertamina Mendapat Penghargaan 9 Proper Emas
Program Sembako/BPNT Reguler realisasi mencapai 98,69% atau Rp 48,05 triliun dari anggaran Rp 48,69 triliun kepada 18,8 juta KPM. Kemudian Bansos Sembako PPKM usulan daerah realisasi mencapai 95,14% atau Rp 6,73 miliar dari anggaran Rp 6,66 miliar kepada 5,9 juta KPM.
Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) realisasi mencapai 96,01% atau Rp 16,6 triliun dari anggaran Rp 17,32 triliun kepada 10 juta target KPM.
"Kemudian bantuan sembako penanggulangan kemiskinan ekstrem saat ini sedang proses transaksi proses transaksi 93,62%. Kemudian proses OMSPAN ini di Himbara masih ada 79 [KPM], proses pembukaan rekening kolektif itu 93 KPM," jelasnya.
Risma menambahkan, dari program bantuan sembako penanggulangan kemiskinan ekstrem, terdapat 42.980 KPM yang gagal dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
Kegagalan proses OMSPAN lantaran adanya perbedaan penulisan nama dari penerima manfaat. "Gagal OMSPAN itu biasanya penulisan, misal nama ada titiknya komanya, kemudian misalkan ada namanya penulisan di KTP-nya beda, jadi ini masih harus diperbaiki lagi," imbuhnya.
Baca Juga: Cara Cegah Infeksi Varian Omicron dari WHO, Apa Saja?
Kemudian ada sekitar 35.452 KPM yang gagal dalam pembukaan rekening kolektif. KPM yang gagal dalam pembukaan rekening kolektif lantaran nama yang bersangkutan tidak sama dengan KTP.
Risma juga menjelaskan mengenai upaya Kemensos dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos memiliki data kemiskinan/DTKS sebesar 142,3 juta jiwa. Adapun 98,91% data tersebut sudah dilakukan pemadanan dengan Dukcapil.
"Setiap bulan kami melakukan perbaikan, karena disetiap bulan itu ada yang meninggal ada yang pindah ada yang lahir dan sebagainya, sehingga kami tiap bulan melakukan updating, data ini bergerak sangat dinamis," kata Risma.
Perbaikan data DTKS juga dilakukan dengan teknologi yaitu Geospasial dari Lapan. Melalui pantau tersebut dilakukan pengecekan data kondisi real dari penerima bansos.
"Jadi kami memanfaatkan data-data dari lapan geospasial untuk mengoreksi data ini. Jadi data yang rumahnya misal 3 lantai tapi dia penerima bansos, ini kita kembalikan kepada daerah. Karena sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin bahwa data itu adalah usulan dari daerah," jelasnya.
Baca Juga: Ada Transmisi Lokal di Indonesia, Ini Cara Cegah Infeksi Varian Omicron dari WHO
Kemudian Kemensos juga menjalin kerjasama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk melakukan updating dan membuat geotagging yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung menjadi pejuang muda.
"Sekarang kita bisa mantau, misalkan rumahnya ukuran 45, apakah rumahnya itu jadi lebih besar. Kalau jadi lebih besar artinya dia lebih sejahtera," paparnya.
Kemensos juga menyediakan fitur Usul dan Sanggah dalam aplikasi Cek Bansos. Melalui fitur tersebut seseorang dapat mengusulkan dirinya sendiri jika dirasa layak menerima bansos.
Bahkan masyarakat juga dapat melakukan penyanggahan apabila ditemukan penerima yang dinilai tidak layak sebagai KPM. Namun data-data atau usulan tersebut akan tetap kembalikan kepada daerah yang memiliki kewenangan dalam mengajukan usulan penerima bansos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
