Kemenperin Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,46 Triliun, Ini Rinciannya

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun dari pagu anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun. Usulan itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/9/2025).

“Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri nasional, izinkan kami sampaikan dalam pengusulan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun,” ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kemenperin di 2026 diharapkan naik dari sebelumnya Rp 2,5 triliun menjadi Rp3,97 triliun. Menurut Agus, dana tambahan akan diarahkan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dipandang mampu mempercepat pembangunan sektor industri.

Salah satu pos utama adalah pembiayaan partisipasi Indonesia sebagai partner country dalam pameran industri internasional INNOPROM 2026 di Rusia, yang dialokasikan Rp202,5 miliar.

Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan Rp185 miliar untuk pengadaan peralatan laboratorium pendukung penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, Rp120,09 miliar untuk pengadaan sarana pendidikan vokasi, serta Rp113 miliar untuk program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas.

Agus menambahkan, alokasi lain yang diajukan yakni Rp107 miliar untuk pengembangan industri kecil menengah (IKM), Rp101,85 miliar untuk program restrukturisasi mesin dan peralatan, Rp76,25 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi, serta Rp53,9 miliar untuk diklat vokasi sektor industri prioritas.

Dari sisi struktur, pagu anggaran Kemenperin 2026 senilai Rp2,5 triliun berasal dari rupiah murni sebesar Rp2,09 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp69,9 miliar, serta badan layanan umum (BLU) Rp342,4 miliar.

"Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp1,94 triliun, Alhamdulillah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp564,92 miliar,” jelas Agus.

Agus juga memaparkan rencana penggunaan anggaran berdasarkan fungsi. Alokasi untuk pendidikan sebesar Rp685,9 miliar ditujukan guna pengembangan SDM industri, sementara Rp1,82 triliun diarahkan pada fungsi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan dan daya saing manufaktur.

Berdasarkan jenis belanja, anggaran terdiri atas Rp1,08 triliun untuk belanja pegawai, Rp373,5 miliar untuk belanja operasional, serta Rp1,05 triliun untuk belanja nonoperasional. Dari belanja nonoperasional, Rp385,7 miliar dialokasikan untuk belanja reguler, dan Rp661,6 miliar untuk program prioritas nasional.

Adapun program yang akan dijalankan mencakup dukungan manajemen senilai Rp1,65 triliun, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri Rp729,59 miliar, serta pendidikan dan pelatihan vokasi Rp117,33 miliar.

Dari sisi unit eselon I, Sekretariat Jenderal mendapat tambahan Rp127,3 miliar sehingga total Rp417,5 miliar, sementara Ditjen Industri Agro mendapat tambahan Rp87,9 miliar menjadi Rp186,5 miliar. Ditjen IKFT mengajukan tambahan Rp93 miliar dengan total Rp196,5 miliar, sedangkan Ditjen IKMAte mendapat tambahan Rp87,5 miliar menjadi Rp194,7 miliar.

Ditjen IKMA mengajukan tambahan Rp243,9 miliar dengan total Rp482,8 miliar. Inspektorat Jenderal menambahkan Rp43 miliar sehingga alokasi menjadi Rp105,5 miliar. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi salah satu penerima terbesar, dengan tambahan Rp655,7 miliar sehingga totalnya Rp1,4 triliun.

Selain itu, Ditjen KPAII mendapat tambahan Rp25,2 miliar menjadi Rp185,8 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM) mendapat tambahan Rp101,9 miliar dengan total Rp796,4 miliar.

“Kami berharap tambahan anggaran ini dapat memperkuat program hilirisasi, vokasi, serta peningkatan daya saing industri nasional, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” tutupnya.