Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dinilai membuka peluang semakin lebar bagi UMKM di Indonesia untuk mengambil peran dalam perekonomian bangsa. Sebagai instansi yang terkait langsung dengan pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mengapresiasi gerakan nasional tersebut.
Sampai saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah membelanjakan Rp 2 miliar dengan jumlah 20 paket untuk kepentingan pengadaan pakaian seragam pengemudi, alat seragam dokter, dan keperluan lain dari UMKM.
Baca Juga: Ini progres penyerapan stimulus fiskal penanganan Covid-19 dan PEN per 27 Juni 2020
Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan berharap, seiring waktu, jumlah anggaran yang bisa dibelanjakan ke sektor UMKM semakin meningkat.
“Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan mengapresiasi secara sepadan terhadap apa yang sudah dirintis hingga hari ini. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih, semoga bangsa kita cepat pulih dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi ini,” tutur Rully dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Sabtu (27/6).
Lebih lanjut Ia mengatakan, upaya itu diharapkan menjadi sebuah model bagi kelompok-kelompok yang lain di luar lembaga pemerintahan untuk senantiasa mengapresiasi, menggunakan, dan membeli produk-produk UMKM.
“Dengan cara inilah barangkali kita akan menjadi bangsa yang kuat, karena kita mampu menyediakan barang yang mampu memenuhi kebutuhan kita, baik dalam aktivitas konsumsi maupun produksi. Momentum untuk bangkitnya UMKM juga merupakan awal yang bagus bagi ekonomi kita ke depan,” imbuhnya.
Baca Juga: Jurus jitu pengusaha UMKM bertahan memasuki era new normal
Menurutnya, keterlibatan banyak pihak untuk turut serta memberdayakan UMKM menjadi awal yang baik bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Terlebih, di saat ini Indonesia juga sedang dalam proses pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.
Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melibatkan sejumlah kementerian bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada 26 Juni 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
