/2026/03/27/1345282761.jpg "Kemenkeu Siapkan Single Profile, Perilaku Pengusaha di Pajak hingga PNBP Siap Terekam")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengembangkan sistem single profile atau profil tunggal bagi pelaku usaha yang bertransaksi dengan pemerintah.
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkeu, Mochammad Agus Rofiudin menjelaskan, bahwa saat ini pelaku usaha yang berurusan dengan Kemenkeu, baik di ranah pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masih diwajibkan menyimpan username dan password yang berbeda-beda untuk masing-masing layanan.
Kondisi ini dinilai tidak efisien karena profil identitas pelaku usaha pun belum terpadu.
"Kalau sekarang Bapak-Ibu berhubungan dengan Kementerian Keuangan, pajak, BC, PNBP, Bapak-Ibu harus menyimpan user password-nya masing-masing. Karena identifikasi profilnya itu juga masing-masing," ujar Agus dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Kemenkeu Berencana Revisi Target PNBP dalam APBN 2026
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkeu melalui Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan tengah menyusun sistem single profile.
Sistem ini akan menyatukan perilaku dan rekam jejak pelaku usaha di bidang perpajakan, kepabeanan, serta PNBP ke dalam satu identitas tunggal yang diakui oleh Kemenkeu.
"Jadi akan menyatukan perilaku-pelaku usaha di perpajakan, perilaku-pelaku usaha di bea cukai, perilaku-pelaku usaha di PNBP, itu menjadi satu nanti," katanya.
Lebih jauh, Agus mengungkapkan bahwa cita-cita besar dari program ini melampaui lingkup Kemenkeu. Ke depan, diharapkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dapat menggunakan satu definisi identitas pelaku usaha yang sama, sehingga rekam jejak perilaku usaha, baik yang positif maupun negatif, dapat terpantau secara komprehensif dan konsisten di semua instansi pemerintah.
"Jadi tidak usah khawatir, bukan berarti PNBP membangun sendiri single profile. Ini dalam konteks yang lebih besar, Kementerian Keuangan," tegas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
