Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan mengajukan beleid sapu jagad Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan.
Dalam draf Rapat Dengar Pendapat (RDP) BKF dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis (10/9) yang dihimpun Kontan.co.id, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyampaikan tujuan pemerintah membuat Omnibus Law Sektor Keuangan untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Secara umum ada tiga urgensi BKF menyiapkan beleid sapu jagad sektor keuangan itu. Pertama, Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU sektor jasa keuangan (UU organik).
Baca Juga: Inilah kebijakan perpajakan tahun 2021 di masa pemulihan ekonomi
Kedua,RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan masuk dalam program legislasi nasional. Ketiga, untuk dapat mempersiapkan penyusunan RUU diperlukan Naskah Akademis yang tersusun untuk dapat segera diselesaikan.
Lebih lanjut, dalam draf itu menyebutkan, untuk mempersiapkan Omnibus Law Sektor Keuangan perlu pendalaman sektor keuangan agar dapat sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis.
“Serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan yang terintegrasi,” sebagaimana dikutip dalam materi pemaparan RDP BKF dengan Komisi XI DPR RI.
Baca Juga: UU sumber daya air (SDA) digugat ke Mahkamah Konstitusi
Adapun, jeda waktu penyusunan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ditargetkan pada Januari-Agustus 2021 data dan informasi yang diperlukan sudah dikumpulkan dan dikelola oleh BKF.
Kemudian, pada Maret-Desember 2021 sudah berlangsung pengkajian dan perumusan kebijakan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.
Sayangnya, saat dihubungi Kontan.co.id, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu belum bisa mengonfirmasi terkait RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini.
Baca Juga: Aturan turunan UU sumber daya air masih dalam proses penyusunan
Selain RUU Omnibus Law Sektor Keuangan, beberapa beberapa beleid terkait sektor keuangan juga tengah disiapkan oleh pemerintah dan parlemen antara lain RUU Bank Indonesia (RUU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Sektor Keuangan.
Selanjutnya: Biar ekonomi lebih cepat pulih, Chatib Basri sarankan ekspansi fiskal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
