Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan jumlah kasus virus corona belakangan ini membuat dana penanganannya ikut melonjak. Tak hanya dari sisi kesehatan, pemerintah juga membutuhkan uang untuk menambah perlindungan sosial saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pada 16 Juli 2021, pemerintah menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 45 triliun, sehingga anggarannya membesar menjadi Rp 744,75 triliun. Semula, pemerintah hanya menganggarkan sejumlah Rp 699,43 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 55,21 triliun untuk memenuhi anggaran program PEN 2021 sebelumnya dan seiring pembengkakan pagu.
Baca Juga: Ekonom nilai besaran bantuan subsidi upah tak cukup, idealnya berapa?
Oleh karenanya, Menkeu akan melakukan reprioritas belanja negara yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan perlindungan sosial. Alhasil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L)dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahap IV sebesar Rp 26,3 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan realokasi dan refocusing tahap IV sudah dimulain sejak 21 Juli 2021. Sehingga ditargetkan realokasi tersebut dapat diselesaikan pada pertama pertama Agustus.
Tak hanya itu, Isa menjelaskan bahwa refocusing dan realokasi tahap I, tahap II sudah selesai dan telah digunakan oleh pemerintah selama pandemi di periode semester I-2021.
Sementara untuk tahap III total realokasi dan refocusing sebesar Rp 32,2 triliun sebagian siap dipakai untuk penanganan pandemi saat ini. Adapun, refocusing dan realokasi tahap III berasal dari belanja K/L sebesar Rp 26,2 triliun dan TKDD sebesar Rp 6 triliun.
Baca Juga: BI kembali pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 3,5%-4,3%
Meski terjadi penambahan anggaran PC PEN, ia memastikan Kementerian Keuangan akan berusaha untuk menjaga defisit sesuai target sebesar 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.006,4 triliun.
Pasalnya pemerintah tidak menuntup kemungkinan dapat menyisir lagi berbagai program KL dan TKDD apabila ada tambahan kebutuhan dana penangan Covid-19. “Kita terus berusaha tidak terjadi pelebaran defisit, makanya itu refocusing kami lakukan,” kata Isa saat Konferensi Pers, Rabu (21/7).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan realokasi dan refocusing belanja K/L dan TKDD secara selektif dan dipastikan tidak akan mengganggu kinerja pihak terkait.
Toh, pasalnya hingga periode Januari-Juni 2020 pun realisasi belanja K/L sudah tercapai Rp 449,6 triliun, atau setara 43,56% dari pagu Rp 1.032 triliun.
“Jadi itu dilakukan sangat selektif, untuk belanja-belanja yang belum dilakukan dan belanja belanja yang kemungkinan tidak bisa dilakukan termasuk perjalanan dinas, dan yang lain lain dan kontrak yang mungkin pada saat PPKM level empat tidak terlalu prioritas dan bisa dilakukan efisiensi. Jadi logika melakukan refocusing dan realokasi selalu dijaga,” kata Suahasil.
Selanjutnya: PPKM diperpanjang, APPBI ingin pemerintah subsidi gaji karyawan hingga 50%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
