Pemerintah Targetkan Tata Kelola MBG Beres 2 Bulan, Tahan Pembukaan Dapur Baru

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Selama proses pembenahan berlangsung, pemerintah memastikan tidak akan terburu-buru membuka atau mengaktifkan dapur MBG baru.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pembenahan dilakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar dan memiliki tata kelola yang baik.

“Kami melakukan perbaikan ini, oleh karena itu kami meyakini dua bulan ini kita bisa, masalah-masalah ini bisa kita selesaikan,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (26/8/2026).

Zulkifli mengatakan, saat ini terdapat 27.845 SPPG yang telah didata. Namun, sebanyak 463 SPPG belum terdata dengan baik sehingga pemerintah akan melakukan pengecekan dan menindaklanjutinya.

Dari data tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah dipastikan keberadaannya. Pemerintah juga tengah menertibkan SPPG yang belum memenuhi ketentuan, termasuk terkait pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Baca Juga: BGN Tutup 1.300 Dapur MBG dalam 3 Minggu, Ini Penjelasan Sudaryono

Zulkifli menyebut terdapat 3.060 SPPG yang belum mengajukan SLHS. Selain itu, terdapat 1288 SPPG yang baru  tidak memenuhi persyaratan SLHS. 

Tak hanya persoalan standar sanitasi, pemerintah juga tengah membenahi tata kelola internal SPPG, termasuk aturan mengenai hari kerja dan pembayaran. Zulkifli mengatakan aturan lama memungkinkan pembayaran tetap diberikan meski SPPG tidak beroperasi pada hari tertentu.

“Dulu kan minggu, musib (libur), itu dibayar juga, dan gak lagi. Sudah gak lagi, tapi peraturan masing-masing kita rapikan,” katanya.

Ia menambahkan, pembenahan juga akan dilakukan terhadap tata kelola SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan aturan untuk SPPG yang sudah beroperasi sebelum menyusun aturan khusus untuk wilayah 3T.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta agar pembukaan dapur MBG baru tidak dilakukan terburu-buru. Menurut dia, pemerintah saat ini perlu memprioritaskan pembenahan lebih dari 27.000 SPPG yang sudah beroperasi.

“Intinya kami pada Agustus ini izinkan kami membereskan Rp27.000 lebih yang sudah operasional ini, tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu,” ujar Sudaryono.

Baca Juga: Pemerintah Akui MBG Masih Bermasalah, Menko Pangan Targetkan Beres dalam 1-2 Bulan

Sudaryono mengatakan, pemerintah tidak ingin pembukaan dapur baru justru menambah persoalan ketika tata kelola SPPG yang sudah berjalan belum sepenuhnya dibenahi.

“Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya menumpuk masalah,” tegasnya.

Menurut Sudaryono, pembenahan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari tata kelola dan keuangan hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Ia mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh pembenahan tersebut dapat difinalisasi sebelum membuka atau mengaktifkan kembali dapur MBG di wilayah yang membutuhkan.

“Baru kalau semuanya sudah fix, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru, yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” jelas Sudaryono.

Baca Juga: Prabowo Bertekad Lanjutkan Program MBG dengan Sejumlah Perbaikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News