Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sisi teknis terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hampir rampung.
Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Aris Sudarminto menyampaikan pihaknya terus membedah secara teknis RPP cukai MBDK.
“Draft RPP-nya kita buat, terkait dengan teknisnya sudah hampir tuntas. Kalau pun Menteri Keuangan (Menkeu) bilang besok jadi ya, kita sudah siap sejak kemarin pemberlakuan MBDK ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/3).
Aris mengungkapkan, mengapa cukai MBDK ini belum diberlakukan sebab Menkeu Sri Mulyani selalu memperhatikan situasi ekonomi yang menjadi pertimbangan. Ambil contoh situasi Covid, sehingga implementasinya menjadi bergeser.
Baca Juga: CISDI: Cukai MBDK Bisa Untungkan Negara Rp 40 Triliun
“Yang jelas arahan yang kami pegang dari Ibu (Menkeu) adalah ketika pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu prasyarat situasi ekonomi yang menjadi kebijakan yang bisa dijalankan,” ungkapnya.
Aris menuturkan, pengenaan tarif cukai selalu memperhatikan situasi ekonomi dan aspirasi dari para pengusaha. Menurutnya, rekomendasi kenaikan harga MBDK sebesar 20% pihaknya selalu mendengar masukkan dari banyak pihak.
Meski demikian, tak disebutkan berapa besar pengenaan tarif cukai MBDK ini. Aris hanya bilang, efek pengenaan tarif cukai bila dinaikkan akan menambah pekerjaan pemerintah, sebab bakal bermunculan produk ilegal.
“Ada satu efek yang dari pengenaan tarif cukai, ketika dinaikkan itu kita akan jadi PR tambahan karena akan muncul yang namanya produk ilegal,” tandasnya.
Baca Juga: BKF Terus Godok Nilai Cukai MBDK, Begini Upayanya
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, saat ini pihaknya tengah menjajaki koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar penerapan cukai MBDK bisa dilaksanakan pada tahun ini.
“Dapat kami sampaikan, menteri kesehatan sangat mendukung untuk mengimplementasikan ini pada 2024," katanya beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
