Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK BUN, LK BA 015, dan LK IIFD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan negara.
Predikkat tersebut diberikan BPK dengan mempertimbangkan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, predikat WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat yang baru saja diberikan BPK bukan hanya sekedar status opini semata. Sri Mulyani justu melihat ini merupakan sebuah perjalanan panjang reformasi keuangan di Indonesia.
Baca Juga: Dana transfer daerah mengucur, dana insentif untuk NTT naik 1.000% di 2020
Menkeu juga memaparkan sejarah Indonesia membangun sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di era reformasi 1998 dimulai dari lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahu 2004 tentang perbendaharaan negara serta Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, sebelum adanya masa reformasi itu, pengelolaan keuangan negara masih di dalam situasi yang sangat minimal. Misalnya saja, laporan keuangan negara hanya dalam bentuk perhitungan anggaran negara. Kemudian sistem pencatatan akuntansi yang digunakan pemerintah juga masih berbasis cash.
“Saat itu pemerintah juga belum memiliki standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang menjadi pedoman praktik akuntansi pemerintahan,” jelas Menkeu dalam live conference, Selasa (28/7).
Baca Juga: Gara-gara Covid-19, pengangguran di Indonesia bertambah 3,7 juta orang
Sehingga, pada masa sebelum lahirnya ketiga undang-undang tersebut, konsekuensi dari penyusunan laporan keuangan seringkali terjadi gap yang panjang antara pengelolaan uang negara dan pertanggungjawabannya. Serta pada masa itu juga pemerintah kesulitan melakukan perbaikan akibat tidak adanya feedback laporan yang bisa langsung digunakan.
“Dari tahun 2004 sampai 2008, LKPP selalu mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Bergerak dari hal ini, maka muncul reformasi dengan ketiga UU tersebut,” papar Menkeu.
Barulah pada 2015, basis akuntansi akrual secara penuh mulai diterapkan untuk pertama kalinya dalam penyusunan laporan keuangan. Hasilnya, mulai 2016 sampai 2019, BPK selalu memberikan opini WTP kepada pemerintah pusat.
“Ini adalah suatu tugas yang penting dan berat dilakukan karena dalam menciptakan sistem keuangan berbasis akrual merupakan suatu yang membutuhkan perubahan mindset,” katanya.
Dalam paparannya, Menkeu mengatakan, pemerintah terus memperbaiki laporan keuangan namun status untuk mendapatkan opini WTP bukan menjadi tujuan akhir.
Baca Juga: Ini alasan pemerintah guyur tujuh BPD dengan dana Rp 11,5 triliun
“Kita semua tahu tujuan kita adalah mengelola keuangan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, makmur, dan memeratakan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Menkeu juga memastikan, meski sudah mendapatkan opini WTP, pemerintah akan terus memperbaiki kualitas pengelolaan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP. Dengan demikian validitas LKPP dalam memenuhi standar kualitas yang lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
