Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Analis Kebijakan Muda Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ali Moechtar mengatakan, pemerintah memperkirakan penyerapan belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial bisa mencapai 95% pada bulan Desember 2020 mendatang.
"Melihat implementasi terakhir seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan di Kementerian Sosial (Kemensos), mereka memperkirakan sampai akhir Desember 2020 itu penyerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bisa mencapai 95% dari alokasi sebesar Rp 203,90 triliun dari pemerintah," ujar Ali di dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).
Baca Juga: Kemenkeu: Penyaluran bansos PKH di masa pandemi berbeda dengan situasi normal
Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengatakan pandemi Covid-19 bisa menambah tingkat penduduk miskin baru antara 3,02 juta sampai dengan 5,71 juta orang.
Namun, Ali mengatakan dengan proyeksi serapan sampai dengan 95% tersebut, pemerintah berharap dukungan yang diberikan bisa menekan tambahan penduduk miskin baru menjadi sekitar 1 juta orang saja.
"Jadi kami tidak perlu muluk-muluk kalau tahun ini bisa kembali seperti tahun 2019 misalnya, tetapi setidaknya kami bisa menekan kenaikan penduduk miskin baru itu menjadi seminimal mungkin," paparnya.
Sebagaimana diketahui, kendala utama dari penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat adalah dikarenakan data yang digunakan belum sepenuhnya ter-update dengan situasi terkini.
Baca Juga: Kemenkeu akan gunakan metode asesmen Indomod untuk mengatasi kemiskinan
Maka dari itu, banyak ditemui inclusion dan exclusion error di dalam penyalurannya. Misalnya, masih adanya penduduk yang tidak berhak menerima bansos atau tidak termasuk ke dalam 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran terbawah, tetapi malah menerima bansos.
Sebaliknya, sebagian masyarakat yang termasuk ke dalam kategori penghasilan terbawah malah tidak mendapatkan bansos.
Nah, dikarenakan dampak dari pandemi tidak hanya dirasakan oleh 40% penduduk dengan penghasilan terbawah saja serta didukung oleh adanya kendala data, maka pemerintah kemudian memutuskan untuk memperluas cakupan penerima bansos sampai ke level 60% hingga 70% penduduk berpenghasilan terbawah di Indonesia.
"Skema yang dijalankan adalah, pemerintah tetap memberikan bansos kepada keluarga yang sudah menerima di era normal, tetapi kemudian kami memberikan tambahan lagi dikarenakan banyaknya kendala dan error tadi," kata Ali.
Tak hanya memperluas cakupan dan menambah bansos, pemerintah juga memperpanjang waktu penyaluran beberapa bansos.
Baca Juga: Belanja penanganan Covid-19 di bidang perlindungan sosial capai Rp 74,54 triliun
Seperti perpanjangan tarif diskon listrik sampai dengan September, perpanjangan penyaluran bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek sampai dengan Desember, serta perpanjangan penyaluran Bantuan Langsung Desa sampai September.
"Kami berikan kepada mereka bantuan bulanan yang bentuknya apakah transfer atau bantuan sembako, baik di perkotaan maupun di desa, di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Berdasarkan implementasi terakhir, sampai saat ini sudah 95% diimplementasi. Jadi realisasinya 95% dari target penerima sudah mendapatkan bantuan," kata Ali.
Berdasarkan berbagai upaya ini, maka kendala yang pada awalnya terasa cukup berat, saat ini dinilai sudah relatif lebih ringan dan lancar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
