Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta International Monetary Fund (IMF) memberikan asistensi kepada Indonesia untuk upaya peningkatan rasio pajak alias tax ratio Indonesia.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa peningkatan tax ratio Indonesia masih diperlukan untuk membiayai kebutuhan belanja ke depan.
"Saya minta dua isu strategis dimintakan asistensi dari IMF yaitu tax ratio Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk membiayai belanja pemerintah," ujar Prima dalam keterangan resminya, Selasa (7/5) lalu.
Baca Juga: Masih Rendah, Bappenas Sebut Rasio Pajak Daerah Hanya 0,51%
Dirinya juga meminta IMF untuk memberikan asistensi terkait dampak dari perkembangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia yang mempengaruhi penerimaan pusat dan daerah serta terkait transfer perimbangan keuangan.
Selain itu, Kemenkeu dan IMF juga membahas keterkaitan pajak regional dan nasional, serta implementasi insentif pajak.
Terdapat beberapa kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF, antara lain evaluasi implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), redesain skema insentif dan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, serta pendalaman kajian terkait penerapan pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan. Dalam diskusi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyatakan minatnya untuk kajian lanjutan terutama pada simplifikasi PPN dan restitusi pajak.
Baca Juga: Rasio Utang Indonesia Diprediksi Meningkat Jadi 40% di 2025, Begini Kata Kemenkeu
Kementerian Keuangan dan IMF juga sepakat untuk menjalin kerja sama dalam melakukan kajian dengan fokus pada evaluasi implementasi PPN, redesain skema pajak, serta pendalaman kajian terkait pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (JPb) juga akan berkoordinasi dengan DJP terkait proses restitusi pajak, serta Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) dan/atau DJPb akan berkoordinasi lebih lanjut dengan IMF untuk pendalaman kajian pada tema penerapan pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
