Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan total alokasi pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sejak 2013 sampai 2022 telah mencapai Rp 175,37 triliun.
Menurutnya, Pemerintah tetap akan berkomitmen untuk mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal. Adapun, alokasi SBSN tersebut telah digunakan untuk membangun 4.247 proyek pada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang tersebar di 34 provinsi.
Luky menuturkan, nilai pembiayaan jumlah proyek dan K/L yang menggunakan SBSN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan sambutan yang baik dalam memanfaatkan SBSN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.
Menurut dia, perkembangan SBSN sebagai salah satu sumber dana APBN cukup menggembirakan terutama di tengah situasi gelombang kedua pandemi COVID-19 yakni realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN 2021 sebesar 85,52%.
Baca Juga: Aksi Tunggu Kenaikan Suku Bunga Turut Pengaruhi Hasil Lelang Sukuk Negara
Sementara untuk sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022 dengan rata-rata realisasi dari proyek SBSN tersebut selama ini mencapai 93% sampai 96%.
“Sekali lagi terbukti bahwa SBSN Proyek dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional dan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan perekonomian melalui belanja infrastruktur,” kata Luky dalam keterangan resminya, Rabu (26/1).
Luky berharap proyek SBSN yang dilaksanakan pada 2023 akan dapat sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintah sehingga proyek dapat mencapai target output dan outcome yang mampu menjadi jump-starter dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Penawaran Masuk Pada Lelang SBSN Turun Jadi Rp 38,29 Triliun
Selain itu, Ia juga mengingatkan agar K/L dapat memilih proyek-proyek yang betul-betul prioritas dan siap untuk dilaksanakan mengingat L situasi APBN 2023 yang masih akan fokus para pengendalian defisit dan pelaksanaan program PEN.
“K/L kiranya dapat memilih proyek-proyek yang betul-betul prioritas dan siap untuk dilaksanakan yang pada saatnya nanti mendapatkan alokasi dari dana pembiayaan SBSN,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
