Kemenkeu: APBN 2027 Sudah Antisipasi Skenario Terburuk Harga Minyak Mentah

Kamis, 06 Agustus 2026 / 14:25 WIB

ILUSTRASI. INDONESIA-ECONOMY-CURRENCY (AFP/YASUYOSHI CHIBA)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah mempertimbangkan berbagai skenario gejolak harga minyak dunia, termasuk kemungkinan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang kembali melonjak hingga menyentuh US$ 100 per barel.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir, ketika konflik geopolitik mendorong lonjakan harga minyak secara signifikan.

"Kalau kita belajar dari pengalaman tahun 2026 ini, kita sudah mengantisipasi atau menyiapkan APBN Kita untuk menghadapi ICP sampai dengan US$ 100 per barrel-nya," ujar Rofyanto dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, Kamis (6/8).

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyusun asumsi dasar APBN, tetapi juga melakukan simulasi terhadap berbagai kemungkinan pergerakan harga minyak, termasuk apabila ICP bergerak di kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel sepanjang tahun.

Ia mencontohkan, pada 2026 pemerintah awalnya menetapkan asumsi ICP sebesar US$ 70 per barel. Namun, memanasnya konflik di Timur Tengah sempat mendorong harga minyak menembus US$ 100 per barel sebelum akhirnya kembali turun.

Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kondisi serupa kembali terjadi pada 2027.

Rofyanto menilai rentang asumsi ICP sebesar US$ 70 hingga US$ 95 per barel yang telah disepakati bersama DPR telah mencerminkan kondisi global sekaligus memberikan ruang antisipasi terhadap risiko kenaikan harga minyak.

"Menurut pandangan kami, asumsi minyak US$ 70 sampai US$ 95 sesuai kesepakatan dengan DPR sudah menggambarkan kondisi riil, termasuk juga antisipasi kita, menyiapkan APBN Kita menghadapi kondisi di tahun 2027 nanti," katanya.

Ia menjelaskan, volatilitas harga minyak memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap kondisi fiskal dibandingkan pergerakan nilai tukar rupiah.

"Jadi sebenarnya kita sudah mengantisipasi, menyiapkan exercise untuk kondisi yang lebih buruk," imbuh Rofyanto.

Berdasarkan simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun. Sebaliknya, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per dolar Amerika Serikat diperkirakan hanya meningkatkan defisit sekitar Rp 0,8 triliun.

"Memang dampak ICP ini lebih signifikan, lebih berpengaruh ke APBN Kita," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News