Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi kekhawatiran yang tak dapat dipungkiri. Bahkan, Bank Dunia (World Bank) juga memperkirakan, dampak Covid-19 bisa menaikkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 8,2% sampai dengan 9%.
Adapun Bappenas juga proyeksikan, mengatakan untuk sementara meningkat pada akhir tahun 2020 yaitu 9,7% sampai dengan 10,2%.
Ali Moechtar, Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menjelaskan adanya peran kebijakan fiskal dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan dengan menggunakan metode asesmen lewat Indonesia Tax Benefit Microsimulation Model (Indomod).
Baca Juga: Ini tiga faktor pendorong kemiskinan anak di Indonesia versi UNICEF
“Banyak analis atau peneliti mengukur peran kebijakan fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan lewat berbagai tools tertentu atau lewat software dan analisis mikro. Di sini kita membangun tools analisis yang kita sebut sebagai Indomod,” jelas Ali dalam live conference, Kamis (23/7).
Ali menjelaskan, Indomod dapat digunakan sebagai model simulasi pajak dan transfer dari atau ke Rumah Tangga (RT) yang dapat digunakan untuk mengukur peran kebijakan fiskal dalam kesejahteraan dan mengukur besaran komponen APBN serta indikator kemiskinan dan ketimpangan.
“Indomod ini nantinya akan membantu kita untuk melihat gambaran penerimaan bansos kira-kira kalau membuat simulasi ke rumah tangga nya seperti apa, serta dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan seperti apa. Sehingga untuk kebutuhan itu, Indomod perlu data mikro yakni SUSENAS yang kita peroleh dari BPS,” jelasnya.
Baca Juga: UNICEF: Masih banyak anak Indonesia yang mengalami deprivasi di usia dini
Sehingga, dalam proses pengembangan metode Indomod ini juga turut mendapat masukan dari berbagai Kementerian maupun BPS. Selain itu, Indomod juga memerlukan data-data yang sifatnya administratif yang diperoleh dari kementerian/lembaga.
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan, model analis ini sudah diluncurkan sejak tahun 2019 dengan kerja sama antara BKF dan UNICEF dan SASPRI (Southern African Social Policy Research Institute) untuk membangun Indomod versi 1.
“Kebetulan belum ada Indomod di Indonesia,” tambahnya.
Ali juga menjelaskan, fungsi daripada Indomod ini terhadap peran kebijakan fiskal di Indonesia adalah antara lain, dapat memudahkan pengambilan kebijakan untuk melakukan simulasi kebijakan, kemudian dapat digunakan untuk mengukur kebijakan baru baik pajak ataupun dari sisi transfer.
Baca Juga: Kementerian BUMN: Bukan hal baru, Indonesia sudah 3 kali melewati periode krisis
Misalnya, seandainya Pemerintah ingin mengenakan tarif PPN baru yang semula 10% menjadi 12% apa yang akan terjadi dari sisi penerimaan negara dan bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan?
“Maka untuk itu mengukur itu dapat menggunakan Indomod ini,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
