Kemenhub Anggarkan Rp 50 Miliar untuk Pelabuhan Wanam Papua Selatan

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp 50 miliar pada 2027 untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Wanam di Provinsi Papua Selatan. 

Anggaran tersebut difokuskan untuk penyelesaian area darat pelabuhan guna menopang pengembangan kawasan swasembada pangan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, mengatakan dukungan terhadap Pelabuhan Wanam menjadi bagian dari alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut 2027. 

Baca Juga: Anggaran Ditjen Perhubungan Udara pada 2027 Rp 6,12 Triliun, Ini Program Prioritasnya

Pembangunan pelabuhan tersebut mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

"Dukungan pelabuhan Wanam berdasarkan pada Perpres 12 Tahun 2025, serta secara khusus mengikuti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional," ujar Masyhud dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, anggaran Rp50 miliar tersebut digunakan untuk menyelesaikan area darat Pelabuhan Wanam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi salah satu dukungan transportasi laut terhadap pengembangan kawasan produksi pangan di Papua Selatan.

Pelabuhan Wanam merupakan salah satu kegiatan dalam program infrastruktur konektivitas Ditjen Perhubungan Laut. Pada 2027, program tersebut mendapat alokasi Rp 7 triliun dari total pagu Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 9,82 triliun.

Secara keseluruhan, Ditjen Perhubungan Laut mengalokasikan Rp 8,49 triliun atau 86,48% dari total pagu untuk kegiatan wajib. Kegiatan tersebut mencakup mandat pemerintah, dukungan keselamatan, serta pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain Pelabuhan Wanam, anggaran 2027 juga diarahkan untuk berbagai proyek konektivitas dan keselamatan transportasi laut. Di antaranya layanan angkutan perintis, angkutan barang dan ternak, pembangunan serta rehabilitasi pelabuhan, hingga pemeliharaan sarana navigasi.

Baca Juga: Anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2027 Jadi Rp 5,15 Triliun, Ini Prioritas Belanjanya

Masyhud menyebut pengembangan infrastruktur transportasi laut tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah juga membuka skema investasi badan usaha, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), konsesi, kerja sama pemanfaatan (KSP), serta kerja sama dengan BUMD dan swasta sesuai karakteristik proyek.

Adapun dari sisi pendanaan, pagu Ditjen Perhubungan Laut 2027 sebesar Rp9,821 triliun terdiri atas rupiah murni Rp 4,3 triliun, pinjaman luar negeri Rp1,65 triliun, PNBP Rp 2,82 triliun, BLU Rp 103,43 miliar, dan SBSN Rp 895,57 miliar.

Dengan tambahan dukungan terhadap Pelabuhan Wanam, pemerintah menempatkan konektivitas laut bukan hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari penopang agenda pembangunan kawasan pangan nasional di Papua Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News