Kemendagri akan buka ruang layanan kependudukan pada 130 perwakilan RI di luar negeri

Kamis, 17 Desember 2020 / 12:40 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/Jojon/hp.

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara online oleh Perwakilan RI di luar negeri resmi dimulai di Ankara, Turki pada 22 Desember mendatang.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya berencana membuat ruang pelayanan Adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri.

Terdapat 15 perwakilan RI di luar negeri yang menjadi pilot project ruang pelayanan Adminduk tersebut, yakni Kedutaan Besar RI (KBRI) Ankara, Berlin, Kairo, Doha, Kuala Lumpur, London, Manama, dan KBRI Tokyo. Untuk level konsulat jenderal (KJRI) meliputi Frankfurt, Hong Kong, Kota Kinibalu, Los Angeles, Melbourne, Osaka dan Sydney.

"Pada akhir Desember ini akan dilakukan evaluasi pelayanan Adminduk di 15 perwakilan RI di luar negeri sebagai pilot project," kata Zudan dalam siaran pers, Kamis (17/12).

Zudan menyebut hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pelayanan adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri pada tahun 2021, yakni seperti pelayanan Adminduk di Kantor Dinas Dukcapil dalam negeri.

"Jadi mudah-mudahan pelayanan Adminduk ini bisa terwujud sehingga ruang pelayanan Adminduk bisa meliputi di 514 kabupaten/kota dan 130 perwakilan RI di luar negeri," imbuhnya.

Nantinya pada tahun 2021 akan dilakukan pelatihan di 5 atau 6 region di luar negeri untuk melatih petugas konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memiliki kemampuan seperti petugas Dukcapil.

"Dukcapil akan membentuk Tim/Satgas Tingkat Eselon I dan Tim Teknis Eselon II ke bawah untuk penyelesaian masalah yang bersifat rutin. Untuk persoalan yang bersifat baru dan belum ada solusi teknisnya akan diselesaikan tim tingkat eselon I antar Kementerian/Lembaga," jelaa Zudan.

Selain itu, Kemenlu juga mengajukan permohonan identifikasi biometric terbatas dengan Face Recognition (FR) untuk mengidentifikasi WNI yang di luar negeri yang bermasalah hukum atau lainnya.