Reporter: Umi Kulsum | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa (Kemdes) akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada tahun 2019 mendatang. Anggaran yang akan dikucurkan pelaksanaan ini sekitar Rp 1 triliun.
Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan, dana tersebut akan bersumber di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Dana Rp 1 triliun itu masih terus dihitung dan dikaji, bisa kurang bisa juga lebih. Namun untuk pengembangan nantinya akan digunakan secara bertahap," kata Anwar kepada Kontan.co.id, Rabu (5/12).
Sebagai tahap awal, pemerintah akan mencoba memberangkatkan kepala desa sekitar 100 orang yang telah lolos melalui tahap seleksi rekruitmen sebagai pilot project. Namun setelah ini tak menutup kemungkinan akan dibuka kembali pengiriman kepala desa ke luar negeri setelah melalui tahap evaluasi.
Jika tak ada aral melintang, pemerintah berencana mengirim kepala desa tersebut di awal tahun 2019 di sekitar kuartal pertama tahun ini. Adapun masa periode kepala desa berada di luar negeri diperirakan hanya satu pekan atau 10 hari.
"Negara-negara tersebut kita pilih dan tentukan berdasarkan tema-tema tematik yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat desa Indonesia juga memiliki keunggulan masing-masing," lanjut dia.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.
"Tahun depan, mudah-mudahan ada pengiriman pendamping desa dan kepala desa serta aparat desa keluar negeri utk belajar melakukan studi banding. Terutama di desa-desa atau daerah yang sudah maju untuk bisa dijadikan desa atau daerah percontohan di Indonesia," katanya.
Bulan Januari atau Februari sudah bisa dilakukan pengiriman kepala desa dan Pendamping Desa serta aparat desa. "Untuk daerahnya bisa juga termasuk Jawa Barat yang memiliki daerah atau desa yang maju akan kami kirimkan. Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa dijadikan contoh untuk desanya," jelas Eko
Terkait alokasi anggaran, diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya diambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerja sama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kita sudah kerja sama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan China," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
