Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Menurutnya, ada beberapa gangguan kebijakan pemerintah yang saat ini menimbulkan tantangan bagi kelas menengah.
Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang terkesan terburu-buru dan dapat mengganggu ekosistem jasa titipan (jastip) yang merupakan strategi bertahan hidup yang krusial bagi kelas menengah.
Selain itu, ada pula rencana pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Dari simulasi yang Ia lakukan, kenaikan ini tidak akan menghasilkan pendapatan negara yang signifikan, namun berdampak negatif terhadap belanja konsumen dan inflasi yang bisa menambah kesulitan bagi kelas menengah.
Baca Juga: Pemerintah akan Evaluasi Pariwisata Bali, Luhut Kesal dengan Kelakuan Turis Asing
Tidak hanya, indikator lainnya seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2024 juga menjelaskan lebih lanjut tentang perjuangan kelompok menengah ini.
Beberapa indikator yang memprihatinkan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Misalnya saja Indeks Ekspektasi Konsumen yang turun menjadi 110,9 pada Februari 2024. Begitu juga dengan Indeks Penghasikan Saat Ini yang turun menjadi 112,1 serta Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang juga turun menjadi 110,1.
Menurut Fithra, sentimen pesimis tersebut sebagian besar disebabkan oleh tekanan inflasi, terutama dari kenaikan harga pangan selama bulan Februari yang mengikis daya beli konsumen dan membuat mereka merasa bahwa pekerjaan mereka tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga.
"Gagasan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah tidak ada artinya tanpa pertumbuhan kelas menengah. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lagi mengabaikan kelas menengah, kebijakan harus diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhannya," katanya.
Baca Juga: Proporsi Setoran Pajak Kelas Menengah dan Orang Kaya RI Hampir Setara
Fithra menurutnya, kelas menengah tidak membutuhkan bantuan sosial (bansos) seperti beras. Yang mereka butuhkan adalah pekerjaan yang dapat mempercepat pendapatannya.
"Bagaimana kita bisa mencapai itu? Temuan kami menunjukkan bahwa meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 19% adalah kuncinya. Hal ini juga akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan sektor jasa untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja," jelasnya.
Namun, berkaca dengan pengalaman masa lalu Indonesia dengan deindustrialisasi yang terlalu cepat menjadi peringatan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih berpikiran maju dengan memprioritaskan para pembuat kebijakan yang mampu mengarahkan negara menuju industrialisasi kembali.
"Seiring dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, memanfaatkan potensi penuh dari sektor manufaktur menjadi sangat penting," kata Fithra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
