Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - ASEAN terus merumuskan kebijakan dan strategi bersama guna menjawab berbagai tantangan yang berdampak pada kemajuan ekonomi kawasan dalam jangka panjang. Dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) pada Jumat (25/8), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan lima agenda prioritas selama pertemuan berlangsung. Pertama, gubernur bank sentral memandang pentingnya meningkatkan bauran kebijakan makroekonomi mengingat tantangan ekonomi global yang dihadapi.
Untuk itu, AFMGM juga mengundang International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlement (BIS) guna membangun kolaborasi dengan negara ASEAN. “Supaya negara-negara ASEAN memahami permasalahan regional dan meningkatkan pemahaman integrated policy framework dan macro-financial stability framework,” kata Perry saat konferensi pers AFMGM di Jakarta, pada Jumat sore (25/8).
Kedua, mengesahkan High-Level Principles terkait transaksi mata uang lokal ASEAN atau Local Currency Transactions (LCT). Dalam pengesahan tersebut, gubernur bank sentral dan menteri keuangan di ASEAN sepakat mendorong penggunaan LCT.
Ketiga, perluasan RPC di kawasan ASEAN. Deklarasi Pemimpin ASEAN berkomitmen memajukan RPC dan mempromosikan LCT pada KTT ASEAN Mei 2023 guna memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman. Dalam konteks ini, Perry mengungkapkan anggota telah menyepakati Peta Jalan RPC dengan menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam telah bergabung dan akan diikuti oleh negara ASEAN lainnya.
Keempat, penguatan inklusi dan literasi keuangan digital. Anggota ASEAN telah menyelesaikan Pedoman Implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN. Pedoman ini menjadi pelengkap panduan yang sudah disepakati sebelumnya yang berisi agenda inklusi keuangan global guna sebagai panduan orientasi kepada para pembuat kebijakan di ASEAN.
Terakhir, peninjauan kembali mandat Komite Kerja. Perry mengungkapkan, negara anggota ASEAN perlu menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis. Untuk menjawab tantangan tersebut, negara anggota ASEAN mendukung pembentukan satuan tugas atau Task Force (TF) untuk meninjau kembali mandat Komite Kerja.
“Di tahap awal, satuan tugas ini dibentuk untuk mengembangkan panduan yang diperlukan oleh setiap Komite Kerja agar dapat meninjau kembali mandat Komite Kerja yang selaras dengan kebutuhan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025,” sambung Perry.
Dalam Pertemuan AFMGM ke-10 ini juga, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menerangkan, diskusi antar menteri keuangan dan gubernur bank sentral di ASEAN sangat penting untuk menunjukkan posisi ASEAN sebagai komunitas global. “Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi di negara anggota ASEAN dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk memastikan stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi berbagai risiko yang ada,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, posisi ASEAN harus terus tumbuh meskipun di bawah dinamika dan tantangan global yang semakin dinamis. Untuk itu, hasil diskusi menyepakati tiga tujuan strategis, di antaranya pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan.
Secara keseluruhan, ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 4,5% tahun ini, akan lebih tinggi dari pertumbuhan global. Dengan perkiraan tersebut, pertumbuhan ekonomi ASEAN terus menjadi “bright" dan “rare" spot di ekonomi global. Sementara itu, inflasi diperkirakan akan masih tinggi di beberapa negara anggota ASEAN, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain. Selain itu, ASEAN telah mampu menjaga tingkat suku bunga dan depresiasi nilai tukar di kawasan di tengah peningkatan suku bunga global. Fundamental ekonomi ini menunjukkan ketahanan ASEAN terhadap guncangan global serta konsistensi perkembangan ekonomi kawasan untuk menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
