Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BELITUNG. Pemerintah melakukan berbagai upaya demi mendorong ekonomi ramah lingkungan bisa tercapai.
Senin (3/7), pemerintah meluncurkan peta jalan ekonomi biru (Blue Economy Roadmap) sebagai landasan untuk mengembangkan ekonomi berbasis maritim dan kegiatan atau produk terkait.
Namun, untuk mencapai hasil tersebut, pemerintah mengaku harus merogoh kocek dalam.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menyebut, setidaknya estimasi kebutuhan pembiayaan untuk ekonomi biru saja sekitar US$ 1,64 triliun.
Tak semuanya bisa dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengingat ruang fiskal yang terbatas. Sehingga, pemerintah membuka opsi pembiayaan.
"Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh APBN hanya sekitar 20% hingga 25%. Makanya kami kejar inovasi pembiayaan, salah satunya dengan blue financing (pembiayaan biru)," terang Vivi saat menjawab pertanyaan Kontan.co.id, Senin (3/7).
Baca Juga: Utang Pemerintah Kembali Turun, Per Mei 2023 Sebesar Rp 7.787,51 Triliun
Pada Mei 2023 lalu, Indonesia sebenarnya sudah merealisasikan penerbitan obligasi biru atau blue bond. Bahkan, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan obligasi jenis tersebut.
Dana penerbitan blue bond akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai proyek yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan berkelanjutan.
Sektor yang memenuhi syarat, nantinya akan diseleksi lewat mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging (CBT) untuk menentukan belanja yang memenuhi syarat.
"Pendanaannya, tidak hanya ditujukan dalam sektor kelautan dan kemaritiman saja, tetapi juga yang berkelanjutan. Ada standardisasinya," tambah Vivi.
Tak berhenti sampai di sini, Vivi mengungkapkan pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta untuk pendanaan.
Juga, ke depan pemerintah membidik penerbitan non-sovereign bond untuk pembiayaan biru ini.
"Karena selama ini kan sovereign bond yang terbit, ditanggung oleh pemerintah. Nanti ke depan akan dorong yang non-sovereign bond dan akan bekerja dengan pihak terkait, termasuk OJK," kata Vivi.
Baca Juga: Terbitkan Samurai Bonds, Penerbitan SBN Capai Rp 144,5 Triliun Hingga Mei 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
