Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah menerapkan Domestic Market Obligation terhadap minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) untuk produksi minyak goreng masih menjadi perdebatan.
Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan DMO tepat dilakukan karena berhasil menjamin stok dan stabilisasi harga minyak goreng.
Namun menurut Ombudsman RI kebijakan DMO bukan hal yang solutif dalam memecahkan sengkarut industri minyak goreng, dan meminta pemerintah untuk mencabut DMO.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kebijakan DMO terhadap ekspor CPO masih perlu diterapkan, menginggat produk hilir dari CPO bukan hanya minyak goreng.
Baca Juga: Antisipasi Resesi Global, Pemerintah Diminta Longgarkan Ekspor CPO
"Sehingga keberagaman dari produk turunan CPO ini menurut saya bisa menjadi salah satu alasan pemerintah masih perlu melanjutkan DMO," jelas Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa malam (11/10).
Apalagi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih belum normal. Itu artinya, ada dugaan atau potensi distribusi dari CPO belum terjadi secara baik.
"Karena jika alur distribusi terjadi secara baik seharusnya harga TBS bisa mengalami peningkatan dan kebijakan DMO masih bisa dijalankan sesuai dengan tujuan peruntukannya," tambah Yusuf.
Baca Juga: Kemendag Klaim Kebijakan DMO CPO Sudah Tepat
Untuk itu perlu dipastikan bahwa kebijakan DMO akan lebih optimal jika diikuti dengan kebijakan yang memperhatikan alur ataupun rantai pasok CPO dan turunannya.
Terlebih saat ini permintaan produk CPO dari Indonesia oleh negara-negara lain masih terjadi. Hal ini seharusnya bisa mendorong kenaikan harga TBS di level petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
