Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah akan menyusun kembali road map kebijakan pembangunan kelautan di Tanah Air. Pasalnya, selama ini kontribusi sektor maritim sangat kecil sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan, pemerintah ingin memanfaatkan sebesar-sebesarnya sumber daya maritim, sehingga perlu dibahas dan dirumuskan secara lebih detail kebijakan pembangunan kelautan. "Esensi kebijakannya akan dirumuskan lagi, supaya ada fine tuning, sehingga betul-betul konkrit dan ada manfaatnya," kata dia, Rabu (15/6).
Asal tahu saja, saat ini kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih terbilang rendah, yakni hanya di bawah 30% dari PDB. Padahal, potensi ekonomi, sektor kelautan Indonesia adalah US$ 1,2 triliun per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang.
Sebab itu, perlu dibuat kebijakan pembangunan kelauatan memuat banyak hal dan berorientasi jangka panjang. Rizal bilang, sedikitnya ada tujuh komponen atau arah tujuan yang akan menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan ini.
Ketujuh landansan tersebut yakni, pembangunan budaya maritim ke semua lapisan masyarakat, membuat langkah pengaturan kebijakan perikanan, penyelesaian tata ruang dan wilayah, serta mengonsolidasikan kebijakan ini pembangunan infrastruktur tol laut.
Selanjutnya, peningkatan pendidikan dan pemanfaaran teknologi kelautan, menggalakkan kembali diplomasi maritim, serta memperkuat keamanan mairitim. "Kami ingin laut bermanfaat untuk masa datang, sehingga harus punya kebijakan yang berkelanjutan," kata dia.
Sayangnya, Rizal tidak menargetkan kapan rampungnya kebijakan pembangunan ini. Yang jelas, kebijakan pemerintah terkait sektor kamaritiman akan tetap berjalan pararel. "Langkah-langkah yang sudah diambil, akan kami pertajam dan rumuskan lagi supaya komplit dan implementatif," jelas Rizal.
Namun, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengklaim, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena, kebijakan pembangunan kelauatan intinya tetap akan fokus untuk meningkatkan kapabilitas nelayan nasional.
Sebab itu, kebijakan tegas untuk kapal-kapal asing ilegal tetap akan ditegakkan. "Misalnya, Untuk izin kapalpun dari pihak luar sudah saya relaksasi, tetapi untuk kapal asing illegal, distractive fishing harus tetap kita tegakkan," ujar dia.
Menurut dia, sejauh ini juga sudah banyak terobosan yang dilakukan instansi untuk memperbaiki kelautan serta kesejahteraan nelayan. "Kami sudah memiliki pertumbuhan yang bagus, nilai tukar nelayan dari 102 pada era sebelum Pak Presiden Jokowi, sekarang menjadi 110," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
