Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebentar lagi memasuki tahun politik. Dalam suksesi di hajatan politik, dana bantuan sosial (bansos) kerap dijadikan sebagai alat kontrol oleh partai politik ataupun politisi untuk mendulang suara warga.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy mengatakan terkait dengan anggaran bansos untuk menyambut tahun politik biasanya memiliki pola yang sama, dimana setiap pemimpin yang akan habis masa jabatanya akan menjalankan kebijakan anggaran politik tertentu.
“Dan biasanya memang sebagai bansos, ada tanggung jawab moril di sana. Meski demikian sebenarnya kebijakan ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi masyarakat terutama yang mendapatkan bantuan,” kata Rendy pada Kontan.co.id, Rabu (20/7).
Namun kata Rendy, lagi-lagi isu dari kebijakan ini pada penyaluran bantuan yang sangat bergantung kepada ketepatan data oleh pemerintah terkait. Terlebih pada tahun politik umumnya pemberian bansos terkesan memiliki tujuan lain yaitu menarik simpati semua masyarakat.
Baca Juga: Para Pejabat Negara Lapor SPT Tahunan Serentak Secara Online
Oleh karenanya pemberian bansos pada tahun politik harus ada pengawasan yang lebih ketat.
Selanjutnya, Rendy mengungkapkan, untuk menjalankan kebijakan anggaran tahun politik terutama untuk 2024 nanti tidaklah sesederhana menjalankan kebijakan yang serupa di periode atau tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini dikarenakan, saat ini keadaan fiskal kita tengah berjuang untuk mengembalikan defisitnya ke level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun 2023 nanti.
Di saat yang bersamaan, pemerintah juga mempunyai beberapa agenda termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pada akhirnya harus mendorong adanya prioritas anggaran.
Baca Juga: DPR: Dana Jumbo Proyek Infrastruktur dan Perlindungan Sosial Kurangi Tekanan Ekonomi
“Jadi kalaupun kebijakan anggaran di tahun politik ini kembali muncul menurut saya potensi nilai yang akan dikeluarkan bisa saja tidak lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya,” terang Rendy.
“Karena apa? karena ada prioritas anggaran yang harus dipenuhi terlebih dahulu menjelang berakhirnya masa kepemimpinan pemerintahan yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
